Mahyudin

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan, partainya belum membicarakan rencana penunjukan pelaksana tugas ketua umum. Namun, dia yakin pengurus DPP akan segera menggelar rapat untuk menyikapi kasus yang membelit Setnov.

Mereka yang menentang dan pasang badan buat Setya Novanto. Hasil praperadilan yang menangkan Setya Novanto tak membuat internal Golkar berhenti bergejolak. Malahan, kubu yang menentang dan membela sang ketua umum semakin terlihat ke permukaan.

Setnov menang praperadilan, tak ada alasan buat tunjuk Plt ketum Golkar. Secara aturan AD/ART juga tidak serta merta bisa memberhentikan dan menunjuk Plt tanpa melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Mahyudin mengklaim DPD-DPD solid menginginkan Setnov tetap menjadi ketua umum.

Wakil Ketua MPR Mahyudin mendukung penuh rencana Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang kembali mendengungkan rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jakarta. Menurut Mahyudin, Palangka Raya sangat layak dipilih menjadi Ibu Kota.

Bila pun nantinya Oso harus merelakan jabatannya sebagai wakil ketua MPR, maka pengganti Oso haruslah dari unsur DPD.

Barisan pembela Setya Novanto. Petinggi Partai Golkar satu suara membela Novanto dalam kasus ini. Meski KPK membeberkan peran Novanto, kader Golkar percaya ketua umumnya tak bersalah. Sebagai simbol partai, Setya Novanto bakal dibela mati-matian.

Golkar percaya Setnov tak kecipratan duit proyek e-KTP. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengaku sependapat dengan pesan Setnov. KPK seharusnya tidak melempar wacana soal keterlibatan nama-nama besar di korupsi e-KTP di masyarakat tetapi lebih baik dibuka di persidangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membuktikan keterlibatan sejumlah nama besar dan politisi Senayan yang diduga menerima aliran dana proyek e-KTP. Pembuktian tokoh-tokoh dan pejabat publik itu bisa dilakukan saat di persidangan.

Mahyudin mengatakan melobi pemerintah agar anggaran MPR tak dipotong merupakan hal wajar.

MPR nilai Jokowi berpotensi melanggar UU.

Golkar membantah bila disebut menerapkan politik praktis dalam Pilpres 2019.

Posisi menteri ESDM saat ini digantikan sementara oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Dengan dimasukkan namanya dalam komposisi kelengkapan Golkar, Luhut bakal konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

Partai Golkar hingga saat ini belum melakukan penjaringan bakal calon gubernur DKI.

Kedua kandidat memperoleh lebih dari 30 persen suara.

Setnov disebut ingin mengarahkan DPD agar meminta pemilihan ketum secara terbuka.

Hanya Setya Novanto yang tak diajak dalam jumpa pers yang digelar di arena Munaslub ini.

Apa pesan 'terselubung' Ical kepada caketum Golkar terpilih?

Proses pengambilan ini diramaikan para pendukung atau tim sukses menyanyikan yel-yel caketum masing-masing.

Dua kandidat bakal calon ketua umum Golkar tak lolos verifikasi karena tak mau bayar Rp 1 miliar.