masyarakat adat
-
News •Konservasi Alam Badui: Konsistensi Masyarakat Adat Menjaga Ekosistem Hulu BantenMasyarakat Badui di Lebak, Banten, menunjukkan konsistensi luar biasa dalam konservasi alam Badui, menjaga ekosistem hulu dan mencegah bencana ekologis demi kelangsungan hidup manusia.
-
News •MRP Perjuangkan Perlindungan Tanah Adat Papua Melalui Perdasus, Cegah Jual Beli LahanMajelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua gencar memperjuangkan Perlindungan Tanah Adat Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) demi mencegah praktik jual beli lahan yang merugikan masyarakat adat.
-
Ekonomi •DPR Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Pro Rakyat dan Jaga Kelestarian AlamAnggota DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Revisi UU Kehutanan yang berpihak kepada rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola hutan yang adil dan partisipatif.
-
Ekonomi •Pemprov Papua Barat Usul Rakorteknas, Percepat Legalisasi Pertambangan Mineral LogamPemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan rapat koordinasi teknis nasional (Rakorteknas) untuk mempercepat legalisasi pertambangan mineral logam, mengatasi maraknya tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.
-
Politik •Wakapolda Papua Barat Ungkap Lima Prinsip Krusial Tata Kelola Pertambangan Berbasis RisikoWakapolda Papua Barat Brigjen Dr. Sulastiana memaparkan lima prinsip penting dalam tata kelola pertambangan Papua Barat berbasis risiko di wilayahnya, demi keberlanjutan dan akuntabilitas sosial yang lebih baik.
-
News •Senator Aceh Adukan Konflik Lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI: Warga Tuntut Keadilan Atas Tanah UlayatSenator Aceh Sudirman Haji Uma mengadukan konflik lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI, menyoroti dugaan pencaplokan tanah ulayat warga oleh perusahaan perkebunan. Warga menuntut keadilan.
-
News •Pemkab Sigi Gandeng KLHK Perkuat Tata Kelola Karbon Daerah, Jamin Kesejahteraan MasyarakatPemerintah Kabupaten Sigi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk optimalkan Tata Kelola Karbon di wilayahnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
-
Politik •MPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU MHA, Lindungi Hak Masyarakat AdatWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan Pengesahan RUU MHA menjadi undang-undang, menyoroti urgensi perlindungan hak-hak masyarakat adat yang terancam kriminalisasi dan perampasan lahan.
-
News •Pemprov Papua Siap Bangun Hunian Lahan Adat Ayapo, Warga Sediakan Tanah Ulayat 30 HektarePemerintah Provinsi Papua serius garap Pembangunan Hunian Lahan Adat Ayapo. Warga Kampung Ayapo sediakan 30 hektare tanah ulayat, jadi solusi tantangan lahan permukiman yang layak dan berkelanjutan.
-
News •YPMAK Berdayakan Ekonomi Masyarakat Mimika Melalui Program Pokja KampungYayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) secara konsisten berdayakan ekonomi masyarakat di Mimika melalui Program Kelompok Kerja (Pokja) Kampung. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi suku-suku asli Papua.
-
News •MRP Dorong Perlindungan Hukum Produk Lokal Papua Pegunungan, Jamin Hak Cipta Masyarakat AdatMajelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan aktif mendorong **perlindungan hukum produk lokal Papua Pegunungan** untuk memastikan hak cipta masyarakat adat. Inisiatif ini penting demi kepastian hukum dan ekonomi.
-
News •DPRD Bengkayang Dorong Percepatan Implementasi Perda Pengakuan Hukum AdatDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Perda Pengakuan Hukum Adat guna melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.
-
Ekonomi •IPB University Kembangkan Konsep Sea Farming Berbasis Adat di Wakatobi untuk Ekonomi BerkelanjutanIPB University berkolaborasi dengan masyarakat adat mengembangkan sea farming di Wakatobi. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut dengan kearifan lokal.
-
News •BPN Papua Dorong Percepatan Pemetaan Wilayah Adat di Empat ProvinsiKantor Wilayah BPN Papua mendesak percepatan Pemetaan Wilayah Adat di empat provinsi, termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, demi kepastian hukum tanah ulayat.
-
Politik •DPRD Kalsel Serius Wujudkan Kepastian Hukum Hutan Adat Melalui Studi KomparasiDPRD Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kepastian hukum hutan adat dengan melakukan studi komparasi ke Kalimantan Tengah, mempelajari skema hutan desa yang dinilai efektif. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi
-
Politik •TNI Wujudkan Impian Masyarakat Jayawijaya Melalui TMMD Ke-126 di Papua PegununganPrajurit TNI Kodim 1702/Jayawijaya sukses wujudkan impian masyarakat adat Jayawijaya melalui program TMMD Ke-126, membangun rumah sehat dan fasilitas vital lainnya, demi kesejahteraan di daerah 3T.
-
Politik •MRPB Kawal Ketat Penyelesaian Hak Ulayat Suku Sumuri di Konsesi Genting Oil KasuriMajelis Rakyat Papua Barat (MRPB) memastikan perlindungan hak adat dalam penyelesaian hak ulayat Suku Sumuri di wilayah konsesi Genting Oil Kasuri, demi investasi yang adil dan sesuai Otonomi Khusus.
-
News •LemBAH Desak Pemerintah Percepat Pengakuan Wilayah Adat Bengkayang untuk Lindungi Ruang Hidup MasyarakatPerkumpulan Bentang Alam Hijau (LemBAH) mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkayang agar segera mempercepat penetapan dan pengakuan Wilayah Adat Bengkayang demi melindungi hak-hak masyarakat adat yang terancam.
-
News •HPN 2026 Dorong Kearifan Lokal Badui Mendunia, Kenalkan Kekayaan Budaya BangsaPerayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting untuk mengangkat Kearifan Lokal Badui ke kancah internasional, menarik perhatian dunia terhadap kekayaan budaya dan tradisi unik masyarakat adat ini.
-
News •Mempertahankan Kearifan Lokal, Masyarakat Badui Jaga Tradisi Leluhur di LebakTetua adat Badui menegaskan komitmen masyarakat dalam menjaga kearifan lokal sebagai titipan leluhur. Ketahui lebih lanjut tentang kehidupan sederhana dan tradisi unik Masyarakat Badui.
