masyarakat adat

DPRD Sulteng resmi sahkan Perda PPMHA Sulteng untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah. Perda ini diharapkan mampu mengatasi konflik lahan dan degradasi lingkungan yang kerap mengancam komunitas adat.

Sepanjang 2025, sebanyak 202,89 ribu hektare wilayah adat di Provinsi Bengkulu menghadapi konflik serius, terutama dengan sektor kawasan hutan negara. AMAN Bengkulu mendesak kepala daerah untuk segera mengatasi Konflik Wilayah Adat Bengkulu demi perlindun

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp1 miliar pada 2026 untuk program pengembangan hutan adat di Teluk Bintuni dan Kaimana, mempercepat pengakuan serta pengelolaan demi kelestarian dan kesejahteraan.

Tokoh adat Bengkayang mendesak pemerintah mengedepankan etika dalam pemasangan plang PKH, guna mencegah potensi konflik dan menjaga kondusivitas wilayah adat.

Penerbitan Perda tentang Pengakuan Adat Kedang Ipil di Kutai Kartanegara dinilai vital oleh Kemenbud, diharapkan memicu daerah lain segera menyusun regulasi serupa demi pelestarian kebudayaan lokal.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mendengarkan langsung aspirasi perempuan Suku Tengger di Probolinggo, Jawa Timur, membahas peningkatan pendidikan, akses usaha, dan peran desa, sebuah langkah penting untuk pemberdayaan perempuan Suku Tengger.

Universitas Indonesia (UI) menyoroti krusialnya Keterlibatan Masyarakat Adat Papua dalam perumusan kebijakan, terutama terkait dana Otsus dan keselamatan kerja, demi efektivitas dan legitimasi.

Jaro Oom, tokoh adat Badui, mendesak Pemprov Banten dan Pemkab Lebak mempercepat pembangunan jalan Simpang - Ciboleger yang rusak parah. Pembangunan Jalan Badui ini krusial untuk ekonomi lokal.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua. Langkah ini bertujuan melindungi hak adat dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemerintah Provinsi Papua menekankan pentingnya perlindungan Hak Ulayat Papua sebagai warisan leluhur dan identitas. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengakuan hukum bagi masyarakat adat.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk memajukan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, sebuah langkah strategis yang diumumkan pada COP30 di Brazil.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan Indonesia serius tangani perubahan iklim di COP30, melalui langkah eksekutif dan legislatif, termasuk dorongan regulasi dan perdagangan karbon.

Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyerukan Perdagangan Karbon sebagai solusi pendanaan penyelamatan hutan. Mengapa ini krusial bagi masa depan iklim dan masyarakat adat?

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyerahkan 1,4 juta hektar hak hutan adat kepada masyarakat adat. Langkah ini menunjukkan dedikasi kuat terhadap lingkungan dan kesejahteraan komunitas yang terpinggirkan.

Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam Pengelolaan Hutan Adat, yang diapresiasi dunia pada KTT Perubahan Iklim COP30. Langkah ini selaras dengan visi Presiden untuk aksi iklim global.

Sarolangun Jambi mengusulkan sembilan hutan adat baru seluas 979 hektare. Proses verifikasi teknis telah dilakukan, menandai komitmen terhadap kelestarian Hutan Adat Sarolangun dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare Hutan Adat sebagai bukti nyata komitmen Indonesia terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat, sekaligus menekan deforestasi.

Polda Papua memediasi sengketa lahan pembangunan RSUP Jayapura antara Universitas Cenderawasih dan masyarakat adat. Akankah solusi damai tercapai demi fasilitas kesehatan vital?

Masyarakat adat, pemerintah daerah, dan kepolisian sepakat menghentikan sementara penambangan emas ilegal di Wasirawi, Papua Barat, hingga izin resmi terbit. Apa alasan di balik langkah penting ini?

Deklarasi ini merupakan tonggak penting untuk memperkuat peran kerajaan Nusantara dalam pembangunan bangsa.