Menkopolhukam

Bertemu Komnas HAM, Wiranto sebut bahas penyelesaian masalah pelanggaran HAM. Dia mengatakan, bakal melakukan pertemuan secara besar-besaran untuk membahas penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan pemberantasan terorisme masih disusun konsepnya oleh aparat keamanan. Namun, dia masih enggan menjelaskan bagaimana nanti cara penggabungannya.

Menko Polhukam jamin selama Ramadan bakal aman. Wiranto memastikan bahwa seluruh aparat keamanan baik Polri maupun TNI telah siap mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya selama pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan.

"Bolak-balik saya katakan, yang dicari aparat keamanan, adanya payung hukum yang dapat membuat mereka lebih leluasa untuk bertindak, melakukan langkah-langkah preventif. Itu kalau sudah represif, sudah kejadian, sudah ada korban. Kita kan mengharapkan sebelum ada korban, sebelum ada aksi."

Menko Polhukam angkat bicara terkait kerusuhan Mako Brimob. Wiranto menegaskan 155 tahanan teroris berhasil menyerah setelah dilakukan tindakan. Selanjutnya mereka akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Wiranto soal rusuh di Mako Brimob: Kalau sudah ada yang terbunuh ya urgent. Namun, Wiranto enggan menyebut jumlah korban yang tewas akibat peristiwa yang terjadi pada Selasa (8/5) malam kemarin. Yang pasti, kata dia, kerusuhan di Rutan Mako Brimob menyangkut masalah keamanan nasional.

Wiranto sebut tak ada negara yang mampu atasi ancaman siber sendirian. Menurut dia, ancaman siber sama dengan terorisme. Ancaman siber tidak mengenal batas negara dan tidak taat pada regulasi negara manapun.

Usai SBY, Wiranto berencana bertemu Zulkifli Hasan dan Prabowo. Menko Polhukam Wiranto berencana melanjutkan rencananya bertemu dengan sejumlah pemimpin partai politik. Menurutnya, komunikasi politik merupakan suatu hal yang penting.

Kalau perbatasan di Indonesia lemah, longgar, atau kosong maka ancaman itu dengan mudah masuk. Sehingga dengan adanya pembangunan perbatasan, adanya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, maka akan menumbuhkan satu pemukiman baru yang nantinya akan memperkuat pertahanan nasional.

Wiranto soal tudingan Rhoma: Enggak usah duga-duga datang ke kantor saya. Dia menuturkan, dalam Rakorsus yang diadakannya, bukan hanya mengundang ketua kamar peradilan PTUN. Tapi semua pihak yang menyangkut pemilu, guna pemilu berjalan aman, tertib, lancar, dan sukses.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menanggapi wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Menurutnya, jangan hanya menyoroti sistem demokrasi saat ini, namun perilaku manusianya juga perlu dilihat.

Wiranto menambahkan pemerintah tidak bisa terburu-buru menentukan sikap apakah akan mendukung wacana tersebut atau tidak.

Menko Polhukam Wiranto yakin percepatan revisi UU tersebut tidak akan menimbulkan polemik berkelanjutan. Dia juga meminta DPR mendukung percepatan tersebut.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menambahkan, pemerintah betul-betul memperhatikan aspirasi rakyat yang menolak penunjukan Pati Polri jadi Pj Gubernur. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat ini diharapkan bisa memberikan dampak positif pada Pilkada 2018.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini mengatakan, penyerangan terhadap pemuka agama dan rumah ibadah sudah memicu kontroversi dan merebaknya isu Suku, Agama, Rasa dan Antargolongan (SARA). Penyerangan tersebut juga sangat mengganggu ketentraman umum, Pilkada dan Pemilu mendatang.

Dalam dunia pemberitaan, cover both side diartikan berimbang atau tidak memihak.

Wiranto mengatakan kondisi Kemenko Polhukam zaman now sudah berbeda, seperti keadaan lingkungan, global, wilayah dan nasional. Perubahan ini karena adanya konstelasi politik global maupun perubahan karena kemajuan teknologi. Terutama kemajuan teknologi yang bisa picu hoax dan cyber attack.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan eks napi terorisme yang sudah menjalani hukumannya pada intinya telah dibina dan mau bekerja sama dengan Pemerintah.

Wiranto minta polisi, TNI dan masyarakat bersatu lawan teroris. Mantan Panglima TNI ini menjelaskan dilihat dari sejumlah teror yang pernah terjadi, para teroris tidak akan memilih korbannya ketika melancarkan aksinya. Semua kalangan, yakni polisi, TNI, maupun masyarakat bisa menjadi korban dari aksi keji para teroris

Dalam Perpres ini disebutkan, Pegawai (PNS dan Pegawai lainnya) di Lingkungan Kemenko Bidang PMK dan Kemenko Bidang Polhukam, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.