Menkopolhukam

"Anggaran alutsista tahun 2015 ada Rp 40 triliun, tahun 2019 akan jadi Rp 75 triliun," kata Wiranto.

Menko Polhukam menegaskan bahwa situasi kehidupan warga di Kota Palu serta kota-kota lainnya harus segera dibuat normal kembali. Salah satunya adalah dengan memberikan pasokan bahan makanan, bahan bakar dan listrik.

Dia pun menepis terkait dengan penerimaan bantuan tersebut dari negara lain, Palu berstatus bencana nasional. "Bukan bukan. Ini tidak bicara status ini bicara soal kebutuhan," kata Wiranto.

Untuk jenazah para korban sudah meminta untuk segera dimakamkan setelah dapat diidentifikasi. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan penyakit di belakang hari karena korban cukup banyak.

Wiranto diutus Jokowi hadiri prosesi persemayaman Presiden Vietnam. Presiden Jokowi berharap semoga Presiden Tran Dai Quang beristirahat dengan tenang.

Dia menegaskan, baik KPU dan Bawaslu mempunyai landasan hukum yang benar. Sehingga sekarang bukan waktunya mencari siapa yang benar dan salah.

Menteri Kabinet Kerja bersama-sama paparkan RAPBN 2019. Dalam RAPBN 2019, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok sebesar Rp 14.400. Sementara itu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan perhatian utama pada 2019. Pemerintah juga berupaya agar laju inflasi tahun depan di level 3,5%.

Soal Wakapolri pengganti Syafruddin, Menkopolhukam serahkan ke Kapolri. Dia pun yakin Tito sudah punya pertimbangan matang untuk mengusulkan nama Wakapolri ke Presiden Jokowi.

Jelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, suhu politik di Indonesia kini semakin memanas. Bahkan, saat ini sudah mulai masuk kepentingan-kepentingan yang menggunakan politik identitas, sebagai instrumen untuk memenangkan Pemilu.

Menurut dia, kedua belah pihak kini telah membuat joint locking group untuk menyelesaikan perbatasan ini. Indonesia, kata Wiranto, juga mengusulkan penyelesaian perbatasan ini dapat diselesaikan persegment.

Wiranto nilai surat deklarasi Papua Barat Merdeka lagu lama cari perhatian dunia. "Surat itu kan biasa terjadi seperti itu. Itu gerakan separatisme yang jumlahnya kecil tapi dengan cara-cara seperti itu kan ingin dapat perhatian dunia," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Kamis (2/8).

"Tapi belum spesifik. Dan mari tak perlu berspekulasi, mari nanti kita tunggu tim yang jadi dibentuk dan tim ini nanti hisa memprioritaskan dan menginventarisasi mana-mana saja yang bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu," jelas Sandiaga.

Menkopolhukam hadiri pelantikan pengurus ISHI. Pengurus pusat Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) yang baru dilantik ini akan menduduki jabatan untuk periode 2018-2023.

Pemerintah tegaskan pembentukan DKN kembalikan tradisi menyelesaikan konflik sosial. Wiranto melanjutkan, tradisi musyawarah dan mufakat lewat lembaga adat telah berlangsung lama sebelum bangsa ini dijajah oleh kolonialisme.

Peraturan Pemerintah sedang disiapkan untuk berlakukan UU Terorisme. Menurutnya, yang paling penting adalah mengenai RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) mengenai pelibatan TNI dalam rangka membantu Kepolisian melakukan pemberantasan tindak pindana terorisme.

"Kita ingin supaya kita jujur kepada bangsa ini, jujur kepada seluruh masyarakat, bahwa kita harus menyelesaikan dengan cara yang benar dan adil. Yang penting itu. Jangan sampai juga dalam penyelesaian ini justru menimbulkan masalah baru. Jangan sampai. Karena bangsa ini menatap ke depan bukan sekarang," tegas Wiranto.

Wiranto klaim punya metode identifikasi narkoba jenis baru masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah saat ini telah menemukan sebuah metode baru yang tidak dimiliki di negara-negara lainnya.

Ia menjelaskan, dalam RKUHP hanya memuat delik-delik umum terkait tindak pidana khusus termasuk korupsi. Maka dari itu, tambah dia, meski ada RKUHP lembaga atau badan yang memiliki Undang-Undang khusus tetap bisa melakukan tugasnya seperti biasa.

Wiranto akan undang KPK dan instansi terkait bahas revisi KUHP. Dia meminta, dengan langkah yang diambil ini tidak ada lagi perang opini di media sosial. Terlebih sampai ditunggangi oleh kepentingan politik.

Beberapa tokoh hari ini datang juga untuk mengikuti Rapat Koordinasi Khusus dengan Wiranto. Di antaranya yang hadir adalah Mantan Menteri Kehakiman Muladi, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, serta beberapa tokoh agama dan masyarakat lainnya.