Menkopolhukam

Pemerintah akan Bentuk Tim Hukum Nasional, Kaji Ucapan dan Pemikiran Tokoh. Dia menegaskan, tim ini berisi para hukum tata negara, kemudian akademisi dan para ahli. Dirinya menuturkan, sudah membicarakan ini juga dengan para ahli yang telah diundangnya.

"Ada pihak tertentu yang mencoba mengadu domba tentara-tentara, militer, dengan pihak kepolisian, ada itu."

"Hari ini kita akan membahas berbagai hal, terutama fakta-fakta tentang pelanggaran hukum yang terjadi sebelum dan selama masa kampanye," kata Wiranto.

Wiranto Tunggu Laporan TNI AL soal KRI Tjiptadi-381 Ditabrak Kapal Vietnam. Menko Polhukam Wiranto, akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari TNI AL soal insiden ini.

Tidak hanya itu, rapat ini juga akan membahas terkait soal masa penghitungan suara dan finansial dari KPU.

Menurut dia, penambahan personel Brimob dari sejumlah daerah ke Jakarta untuk membuat masyarakat aman usai masa pencoblosan. Wiranto menilai, pergeseran pasukan dari satu daerah ke daerah yang lain merupakan hal biasa sehingga tidak perlu diributkan.

Dia pun mengingatkan masyarakat tetap tenang dan tak melakukan perbuatan melanggar hukum sembari menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU. Menurut dia, TNI dan Polri akan menindak tegas jika ada tindakan yang mengganggu keamanan.

Menko Polhukam Beri Arahan di Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional. Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional diselenggarakan dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Wiranto meminta seluruh jajaran aparat keamanan untuk waspada akan ancaman hoaks, khususnya dalam masa kampanye terbuka.

Pemerintah Targetkan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Rampung di 2019. Pembangunan tersebut juga dapat memicu munculnya shelter ekonomi baru dan berkembangnya kota-kota di wilayah perbatasan. Otomatis, wilayah perbatasan pun menjadi kuat, sebab ada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sana.

Diharapkan masalah perusakan bendera Demokrat serta atribut PDIP tidak berkembang menjadi masalah baru.

Wiranto menjelaskan, jumlah DPT yang telah ditetapkan sebanyak 192.828.520 jiwa. Kendati DPT telah ditetapkan, dia menuturkan, masih ada pertanyaan yang timbul, yakni soal pemilih yang baru memasuki usia 17 tahun pada saat pencoblosan dilakukan.

Launching Buku dan Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis buku IDI dalam rentang waktu 2009-2017 yang hasilnya DKI Jakarta meraih peringkat pertama kategori IDI terbaik, diikuti oleh Yogyakarta, kemudian Kalimantan Utara, dan peringkat keempat Kepulauan Bangka Belitung.

Wiranto meminta para wisudawan harus bangga karena saat ini posisi Indonesia termasuk salah satu yang diperhitungkan oleh dunia.

Menurut Wiranto, penyiaran di televisi maupun radio mempunyai peran penting dalam membangun opini publik. Untuk itu, kata Wiranto, diperlukan pengawasan untuk mengatur dan membangun satu penyiaran yang sehat setiap tayangan tersebut.

Menurut Wiranto, jika UU Penyiaran sekarang tidak segera direvisi maka tidak ada gunanya regulasi tersebut.

Pesan Wiranto ini juga untuk menyikapi rilis dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut ada 50 penceramah yang terpapar paham radikalisme karena menyebarkan ujaran kebencian di masjid-masjid.

Dia mengaku mengetahui kabar cucunya meninggal pertama kali dari media massa.

Forum APSC di sela-sela KTT ASEAN ke 33 di Singapura ini merupakan forum terakhir di bawah Keketuaan Singapura di ASEAN dan untuk tahun 2019 akan diserahkan kepada Thailand. Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Menurunnya Indeks Kerukunan Beragama diakibatkan penyebaran hoaks. Wiranto menyadari penyebaran hoaks belakangan ini sangat masif.