Mukhamad Misbakhun

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI untuk membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Misbakhun, struktur ekonomi nasional saat ini banyak ditopang oleh UMKM formal maupun informal.

Dalam kesempatan itu, Misbakhun menanyakan terkait status mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Sebab, data keuangan Rafael telah dibuka gamblang ke publik, namun hingga saat ini ia belum juga ditetapkan tersangka.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan kepada kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengedepankan integritas dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyarankan pemerintah melakukan ekstentifikasi atau memperluas barang kena cukai ketimbang terus-menerus menaikkan CHT yang justru memukul sektor lain.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, kenaikan tarif cukai berpotensi menambah Dana Bagi Hasil (DBH) CHT dari pemerintah pusat kepada daerah penghasil cukai.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen yang akan berlaku pada 2023 dan 2024.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai, penetapan kenaikan tarif cukai yang ditetapkan sekaligus 2 tahun sekaligus ini sebagai jebakan yang dibuat pemerintah dalam mengambil kebijakan. Sebab, pemerintah tak melibatkan DPR untuk merumuskan kenaikan tarif cukai mendatang.

Selama 4 tahun berturut turut keadaan petani tembakau tidak baik-baik saja. Bahkan terpuruk, mengingat hasil panen tembakau rontok baik harga dan terlambatnya penyerapan.

Misbakhun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau (IHT). Menurut dia, selama ini kebijakan negara terhadap pelaku IHT sering tidak adil.

Anggota DPR RI Komisi XI, Muhammad Misbakhun menyebut inflasi menjadi ancaman yang paling serius. Walaupun begitu, patut disyukuri Indonesia mampu mempunyai daya tahan yang memadai dan bisa menjadi bantalan yang kita dalam menghadapi situasi yang memang penuh dengan ketidakpastian.

Harapannya, ada kepastian bahwa pemasukan dari pajak mencerminkan kemampuan pemerintah membayar utang sehingga tidak ada kesan gali lubang tutup lubang.

Airlangga telah menorehkan rekam jejak positif dalam mengatasi gejolak ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Airlangga berhasil megoordinasikan berbagai kebijakan yang terkait penanganan Covid-19 serta bantuan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Positif. Di saat luar negeri mengalami gejolak harga BBM, di Indonesia naik atau enggak? Kan, enggak," ujarnya.

Misbakhun mengaku menerima banyak keluhan dari dari para pengusaha rokok rumahan. Banyak industri rokok kecil naik golongan bukan karena kemampuan, melainkan lantaran dipaksa.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah sedang membahas kebijakan cukai rokok untuk 2023. Ia mengatakan sempat menjadi pembicara dalam sebuah seminar. Saat itu, Misbakhun menerima unek-unek para pelaku usaha IHT.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.010/2022 yang merevisi PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengunjungi konstituennya di Gili Ketapang, sebuah pulau kecil di lepas pantai utara Probolinggo.

Misbakhun menjelaskan para korban investasi ilegal mudah terbujuk iming-iming karena kurang pengetahuan. Oleh karena itu, Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur tersebut mendorong masyarakat meningkatkan literasi keuangan dan digital demi menghindari penipuan berkedok investasi.

Bank Indonesia (BI) menargetkan sebanyak 15 juta merchant Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai menggunakan Quick Response Indonesia Standart (QRIS) pada 2022.