Munaslub Golkar

Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024

Airlangga menyatakan, Golkar masih solid sesuai keputusan rapat kerja nasional.

Keempat tokoh senior Golkar itu bisa diusulkan menjadi Cawapres di forum Munaslub.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpotensi menggantikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai cawapres 2024.

Ridwan menegaskan Munaslub Partai Golkar bukan barang haram di partai beringin.

Rapat Dewan Pakar menghasilkan tiga poin penting untuk langkah partai berlogo pohon beringin itu di Pemilu 2024.

Partai Golkar menegaskan, posisi ketua umum Airlangga Hartarto di Pemilu 2024. Airlangga masih didorong sebagai capres sesuai dengan Munas 2019. Bukan Cawapres.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, saat ini partainya tengah fokus mempersiapkan kemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024 serta memperjuangkan untuk menaikan elektabilitas Airlangga Hartarto.

Golkar NTT Nilai Tak Ada Alasan Mendasar untuk Percepatan Munas. Melki menyebutkan sudah berkoordinasi dengan para pengurus Partai, DPD dari sejumlah Provinsi. Semuanya sepakat dan secara tegas menolak gerilya sejumlah pribadi, atau oknum–oknum yang meminta Munaslub.

Usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.

Pada tahun 2017, saat Setya Novanto tersandung kasus korupsi proyek e-KTP, Idrus sementara waktu mengisi kekosongan yakni sebagai pelaksana tugas Ketua Umum. Sembari menentukan Ketua Umum definitif, partai berlambang pohon beringin itu menggelar munaslub. Dalam susunan kepanitiaan, Idrus Marham sebagai penanggung jawab

Dalam susunan kepengurusan panitia munaslub Golkar 2017, Sarmuji menjabat sebagai Wakil Sekretaris Steering Comitee dan Eni Maulani Saragih sebagai bendahara panitia.

Eni sempat membeberkan penerimaan uang suap PLTU Riau-1 digunakan untuk Munaslub Golkar yang mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto.

Eni menegaskan, dirinya hanya akan mengembalikan uang yang dia terima. Dia meminta juga agar elite partai berlambang beringin yang diduga menerima suap mengembalikan sendiri ke KPK. Sejauh ini, elite Golkar sudah mengembalikan uang Rp 700 juta ke penyidik KPK.

Tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih menyebut uang Rp 700 juta yang dikembalikan Golkar pada KPK berasal dari Panitia Munaslub. Uang itu diserahkan salah satu pengurus Golkar kepada KPK.

Golkar menghormati proses hukum, meskipun Lodewijk tak menjelaskan lagi apa langkah yang ingin diambil.

Jika kalau memang ada benar ada dana korupsi di Munaslub Golkar, dia meminta, pengadilan dan KPK untuk membuktikannya. Sebab dia memastikan jika Golkar tidak pernah menggunakan uang hasil korupsi untuk menggelar acara.

Partai Golkar siap diaudit terkait dugaan aliran dana Rp 2 miliar dari hasil suap proyek PLTU Riau-1 untuk kebutuhan Munaslub Golkar 2017. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, tidak ada aliran uang suap yang masuk untuk Munaslub partai. Sumber dana hanya dari iuran anggota.

Saat keluar dari Gedung KPK, Eni Saragih yang juga tersangka dalam kasus ini menyiratkan adanya perintah partai. Namun sayang Eni tak menjelaskan lebih detail maksud dari pernyataannya tersebut. Termasuk soal dugaan adanya cek aliran dana Rp 2 Miliar dari hasil suap proyek PLTU Riau-1 untuk Munaslub Golkar.

Tak hanya Setnov, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar yang juga tersangka dalam kasus suap PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih membenarkan kabar itu. Bahkan Eni sudah menyampaikan itu ke penyidik KPK.