Ombudsman

Dinas Pendidikan Bangka Tengah meluncurkan PPDB Elektronik melalui aplikasi Seperadik untuk tahun 2026, menjamin transparansi dan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

Kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik sektor pendidikan.

Ombudsman menilai inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.

Ada tujuh saran perbaikan utama dari Ombudsman terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Suap Ketua Ombudsman Hery Susanto, Penyidik Kejagung Cecar Belasan Saksi

Pimpinan Ombudsman juga menegaskan untuk tetap berkomitmen terhadap penegakan hukum yang berlangsung

Praktek rasuah itu diduga dilakukan Hery Susanto saat masih menjabat Komisioner Ombudsman RI.

Penangkapan dilakukan tim Kejagung setelah Hery Susanto baru hitungan jari menjabat atau 6 hari setelah dilantik Prabowo.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti cukup melalui serangkaian penyidikan dan penggeledahan.

Hery muncul sekitar pukul 11.19 WIB. Ia diapit petugas, melangkah menuju mobil tahanan.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sembilan Anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan 2026-2031 di Jakarta, menandai babak baru pengawasan pelayanan publik yang lebih akuntabel.

Dalam susunan kepengurusan yang baru, Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota Ombudsman RI.

Anggota DPR Edy Wuryanto mengusulkan agar pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dijadikan pidana, bukan hanya sanksi administratif, karena sanksi yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) gencar pantau pelayanan mudik Lebaran 2026 di berbagai titik transportasi untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik, serta mencegah malaadministrasi.

Yeka Hendra Fatika, mantan anggota Ombudsman yang bertanggung jawab dalam pengawasan perekonomian, termasuk pertanian, perdagangan, keuangan, dan logistik.

Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat sejumlah pihak dalam kasus minyak goreng.

Ombudsman RI mendesak pemerintah mengevaluasi rencana impor 150 ribu mobil niaga dari India untuk program logistik desa, menyoroti potensi hambatan teknis dan pentingnya keselarasan kebijakan energi nasional.

Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mendekatkan pelayanan hukum dan administrasi di Bone Bolango melalui gerai di Balai Desa Boludawa, memastikan masyarakat memperoleh akses pengaduan yang mudah dan langsung.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi di Bangka Belitung, memastikan penyaluran gas tiga kilogram tepat sasaran dan sesuai ketentuan berlaku untuk masyarakat yang berhak.

Pemerintah Kabupaten Garut berhasil meraih Predikat Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang prima.