Otonomi Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta komitmen fee sebesar 8 persen dari setiap proyek yang dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau Dana Otsus.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar Komisi VII DPR segera memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memberi penjelasan soal dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua dari tahun 2011 hingga 2017.

Fadli Zon bertemu BPK bahas dugaan penyalahgunaan dana Otsus Papua. Fadli mengatakan, permintaan itu diajukan karena menduga ada masalah kelemahan regulasi dan penyalahgunaan dana otsus Papua.

Tjahjo menuturkan, dana Otsus memang setiap tahunnya akan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia percaya selama ini, perangkat daerah telah menjalankan sebagaimana mestinya dana Otsus itu digunakan.

Menurutnya dana Otsus di Papua sangatlah besar. Sehingga, dia menilai, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua.

Irwandi sebut Jokowi janji perpanjang dana Otsus Aceh yang habis 2022. Irwandi mengaku, sebelum mencalonkan diri menjadi gubernur Aceh, dia terlebih dulu meminta restu pada Presiden Jokowi di Istana Negara. Jokowi menjanjikan memperpanjang dana otsus.

Dari hasil kunjungannya ke Iowa, Amerika Serikat, September 2016 lalu, Fadeli mengambil ilmu dalam hal metode penanamannya. Sebab tidak semua metode bisa diterapkan di Indonesia.

Dirjen Otda telah meluncurkan media interaksi otonomi daerah atau mesi otda. Media ini diharapkan menjadi rujukan dalam mendapatkan informasi seputar otonomi daerah.

Banyak daerah otonomi yang sulit menghidupi dirinya sendiri. banyak sekali daerah-daerah yang bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Dekonsentrasi. Sebab, daerah akan kesusahan mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan pemerintah akan mengatur pengetatan kriteria pemekaran daerah.

Sebelumnya Menteri Luhut menyebut terdapat penyelewengan penggunaan dana otonomi khusus di Provinsi Papua & Papua Barat.

"Jangan-jangan bapak bisa bergaung tapi tidak punya taring untuk kepala daerah yang tidak benar dalam mengelola dana."

"Dari pada uangnya dikasih ke kepala suku hanya untuk kawin saja," kata Luhut.

Luhut menilai buruknya pembangunan di Papua dan Papua Barat disebabkan adanya indikasi penyelewengan penggunaan anggaran

"Jangan ada yang macam macam. Kau berhadapan dengan saya," kata Luhut.

Provinsi Papua Barat juga mengajukan sepuluh pemekaran wilayah.

Harapannya, pembahasan revisi tersebut dapat masuk dalam Prolegnas prioritas 2016.

"UUPA itu ikhlas tidak ikhlas Pemerintah Pusat memberikan pada Aceh, kesannya setengah hati," kata Arif.

Alokasi Dana Otonomi Khusus 2015 naik sekitar Rp 320,4 miliar dibanding 2014.

"Anggaran ini berasal dari dana Otsus yang diturunkan ke masing-masing kabupaten di Papua," kata Aloysius.