Pajak Pertambahan Nilai

Kementerian Keuangan mencatat pajak pertambahan nilai (PPN) dari 6 perusahaan barang/jasa digital mencapai Rp 97 miliar sejak diberlakukannya pajak digital hingga September 2020.

?Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjuk puluhan perusahaan digital asing untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen sejak Agustus 2020. Namun demikian, hingga kini belum ada satu pun perusahaan yang menyetorkan pajaknya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menunjuk 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan pemerintah (PP) nomor 48/2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 81/2015 tentang impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk enam perusahaan luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang atau jasa dari luar negeri melalui sistem elektronik.

Dirjen Pajak telah menunjuk enam perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Dengan penunjukan ini maka produk dan layanan digital yang dijual oleh keenam pelaku usaha tersebut akan dipungut PPN mulai 1 Agustus 2020.

Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation (CITA), Ruben Hutabarat menilai sudah sewajarnya Pemerintah Indonesia menarik pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen pada produk digital yang diterapkan oleh perusahaan di luar negeri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, pengenaan PPN atas produk digital sebenarnya bukan hal baru. Sebab berdasarkan ketentuan, selama ini setiap pembelian barang digital dikenakan pajak sebesar 10 persen.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membeberkan beberapa kriteria pelaku e-commerce yang dapat ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk digital luar negeri. Salah satunya yakni pelaku usaha e-commerce yang pendapatan nilai transaksinya dalam satu tahun melebihi Rp600 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sangat mendukung terhadap upaya perluasan yang dilakukan di sektor jasa tersebut. Dirinya meyakini pertumbuhan ekspor jasa dapat meningkat lebih tajam.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal menegaskan bahwa perubahan skema PPnBM tersebut bukan lah langkah Kementerian Keuangan untuk mengejar pendapatan, melainkan sebagai upaya pemerintah untuk mendukung sektor industri.

Pemerintah membuka peluang untuk perubahan skema pungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat ini kajian itu tengah dilakukan secara intensif di lingkungan kementerian. Nantinya, opsi perubahan skema pungutan hanya akan berlaku kepada komoditas yang mempunyai nilai strategis.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan sejumlah pasal pada PP nomor 31 tahun 2007 yang menetapkan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD), Devi Avriyani menyebut bahwa revisi PMK 70/2010 Jo. PMK 30/2011 merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di sektor jasa profesional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan aspirasi dari para pelaku usaha jasa terkait sektor jasa apa saja yang diekspor. Nantinya pemerintah akan melihat apakah sektor tersebut bisa mendapatkan insentif PPN 0 persen.

Targetnya, pembayaran restitusi selesai akhir tahun ini.

Andrinof berharap, para kepala daerah tersebut bisa memberikan gambaran secara rinci kondisi di lapangan.

Industri keuangan juga diminta memberikan hadiah pada masyarakat yang rajin gunakan pembayaran non-tunai.

Untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap Wajib Pajak, Ditjen Pajak berusaha melakukan inovasi dalam pelayanan.

Rancangan pembenahan administrasi PPN ini dilakukan secara bertahap sampai 4 tahun ke depan.