Pajak Pertambahan Nilai

Menurut dia, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, biasanya itu akan dikonsultasikan kepada DPR. Apalagi kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat banyak.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengingatkan rencana pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap instansi pendidikan berpotensi mempengaruhi upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah selama ini.

Sembako Akan Kena Pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako. Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan tarif PPN termasuk soal penerapannya ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Politisi PKS ini heran wacana tersebut bisa muncul. Karena konstitusi menekankan bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab negara. Sebagaimana diamanatkan pasal 31 UUD 1945.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri, memprotes keras rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek ajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menganggap, kebijakan tersebut tidak tepat di gulirkan pada masa pandemi Covid-19 dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Kementerian Keuangan angkat suara terkait dengan wacana kenaikan tarif Pajak Penghasilan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Anis Byarwati, tidak setuju jika Pemerintah benar-benar menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako. Menurutnya, itu akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat miskin.

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk berpikir masak dan hati-hati sebelum resmi memasukkan sektor pendidikan ke dalam objek pajak.

Ironi dibalik wacana penetapan pajak Pertambahan Nilai atas barang kebutuhan pokok

Menurut Netty, kebijakan tersebut tidak masuk akal karena hanya menambah beban rakyat yang sedang sulit di tengah pandemi.

Ia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan PPN dan pajak sembako. Ia menyebut krisis saat pandemi harus menjadi pertimbangan.

Rencana pemerintah tersebut rupanya mendapat kritikan dari beberapa pihak.

Pengenaan tarif PPN akan membebani masyarakat. Di sisi lain, tidak akan banyak menambah penerimaan pajak bagi pemerintah.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menyebut, rencana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pangan sangat tidak manusiawi. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, daya beli masyarakat sedang turun drastis.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira menilai, rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan atau sekolah bertentangan dengan fokus pemerintah memperbaiki kualitas SDM. Pengenaan pajak ini pun akan mencekik biaya pendidikan, khususnya masyarakat ke bawah.

Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan mendapatkan kritikan.

Pemerintah Jokowi akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kategori jasa. Di mana saat ini ada 11 kelompok jasa yang saat ini masih bebas dari PPN, salah satunya yaitu pendidikan.

Daripada menaikkan tarif pajak, Kementerian Keuangan diminta Anggota Komisi XI M Misbakhun melakukan reformasi perpajakan dengan memantapkan sistem pemungutan berbasis teknologi yang lebih mumpuni.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, memberikan penjelasan tentang rencana pemerintah mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif PPN akan disesuaikan untuk barang-barang tertentu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menunjuk delapan perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.