Pansus Angket KPK

Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa menuturkan, Ketua KPK menginstruksikan kepada Sekjen maupun koordinator unit Labuksi untuk tidak menghadiri undangan pansus. KPK tidak hadir memenuhi panggilan pansus angket karena masih menunggu putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keabsahan Pansus.

Pansus menduga KPK memiliki lembaga baru terkait Labuksi tersebut. Padahal menurutnya, terkait dengan barang bukti dan eksekusi dari sisi kelembagaan sudah diatur dalam KUHAP yakni PP Nomor 27 tahun 1983 terkait barang rampasan.

Pansus menyebut banyak barang sitaan KPK yang masuk ke labuksi bukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Padahal merujuk pada KUHAP, Rupbasan adalah lembaga yang seharusnya mengurusi barang sitaan KPK.

Politikus PDIP ini membantah pemanggilan paksa ini merupakan upaya membenturkan institusi Polri dan KPK. Dia berharap KPK segera hadir tanpa menunggu putusan MK soal uji materi UU MD3.

KPK, kata Febri, tetap menghargai lembaga legislatif itu. Termasuk juga semua kewenangannya. Hanya saja saat ini masih ada proses Judicial Review di MK terkait keabsahan pembentukan pansus. Selama ini banyak pihak menilai Pansus KPK sebagai salah satu upaya pelemahan lembaga antirasuah itu.

Besok, Pansus angket undang KPK untuk rapat dengar pendapat. Pansus Hak Angket KPK dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/10) besok. Adapun agenda rapat tersebut yakni mengonfirmasi temuan-temuan Pansus angket KPK.

Politisi PDIP pastikan kinerja Pansus KPK tak terpengaruh hasil survei. Menurut Arteria, keberadaan PDIP yang menyokong Pansus bukan berarti membonsai KPK. Dia berharap sikap politik PDIP dalam Pansus justru menjadi nilai lebih masyarakat agar pemberantasan korupsi ke depan lebih baik.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera-Jawa Partai Golkar, Nusron Wahid menegaskan Pansus Angket DPR harus dihentikan. Sebab, hal tersebut tidak ada hubungannya dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Sidang gugatan hak angket, rekaman video rapat Komisi III dan KPK diputar MK. Pemutaran video RDP agar hakim mendapatkan gambaran informasi terkait isu perkara yang sedang diperiksa.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengaku punya bukti-bukti terkait aksi KPK yang melakukan lobi-lobi terhadap partai politik agar menarik anggotanya. Politikus Golkar itu juga menuding KPK ikut menggerakkan aksi-aksi pihak yang menolak pansus.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menuding KPK mencoba menghancurkan internal Pansus dengan melobi partai-partai tertentu untuk mundur dari keanggotaan. Salah satu fraksi yang tengah mempertimbangkan menarik anggota dari Pansus yakni PAN.

Agun Gunandjar tuding KPK rapat gerakkan demo tolak Pansus angket. Dia membantah pembentukan pansus angket KPK ilegal seperti yang disebut KPK. Keputusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan KPK, kata Agun, membuktikan pansus hak angket sah secara hukum.

Ketua Pansus angket: Setya Novanto target politik KPK. Agun juga mempertanyakan keputusan KPK memperpanjang masa cegah tangkal kepada Setnov untuk pergi ke luar negeri hingga April 2018. Padahal, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setnov pada 29 September.

Panitia Khusus (pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi tiga kota mulai dari Jawa Timur (Jatim), Riau, dan juga Medan. Kunjungan itu dalam rangka memeriksa barang atau aset sitaan dari KPK di daerah tersebut.

Pansus Hak Angket KPK membantah telah mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) membentuk tim pemeriksaan untuk mengaudit laporan keuangan KPK.

Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif enggan mengomentari pembentukan tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas permintaan Pansus hak angket DPR. Dia optimis BPK profesional dalam melakukan audit.

Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia yang terdiri dari beberapa fakultas menggelar aksi di depan Gedung DPR Kamis (5/10) sore. Aksi ini digelar untuk mengkritisi dua hal, yakni perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket KPK dan putusan praperadilan yang memenangkan Setya Novanto.

Pansus angket KPK minta pertemuan dengan Kapolri dilupakan. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi mengaku tidak ada pembicaraan khusus dalam pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakapolri Syafruddin di Mabes Polri, kemarin (4/10).

Pelaporan ketua KPK jadi salah satu pembahasan pansus angket dan Polri. Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya membenarkan adanya pembahasan laporan terhadap Agus dalam pertemuan itu. Ia mengatakan Polri masih mengumpulkan bukti-bukti.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) membentuk tim audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Tim tersebut nantinya akan mengaudit laporan keuangan KPK.