Pansus Angket KPK

2017 Menjadi tahun ujian bagi KPK dan para pimpinannya. Di tahun ini, hubungan KPK dengan DPR memanas karena pembentukan Pansus Angket terhadap KPK oleh DPR. Hal ini berawal dari munculnya nama-nama sejumlah anggota DPR yang diduga menerima uang korupsi proyek e-KTP.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai DPR tidak berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya Hak Angket KPK.

Manuver Golkar di bawah pimpinan Airlangga dalam Pansus KPK. Rencana Golkar itu mencuat tak lama setelah Munaslub mengukuhkan Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto. Posisi Setya Novanto tergusur sebagai ketua umum Golkar setelah terseret dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Golkar buka kemungkinan keluar dari pansus hak angket KPK di DPR. Usulan untuk segera mengakhiri tugas dan menyusun kesimpulan ini bertujuan agar tidak membuat kebingungan publik serta tidak menjadi bahan politisasi pihak tertentu.

Fraksi Partai Golkar akan mengevaluasi keberadaannya di Pansus Angket KPK. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, hasil evaluasi akan mengarah pada dua opsi.

Golkar evaluasi keanggotaan di Pansus KPK, PDIP ingatkan tujuan hak angket. Hasto mengatakan, seandainya Golkar akan mencabut dukungan, partainya tetap mendukung hak angket KPK. Pasalnya, dukungan tersebut bukan bertujuan untuk melemahkan tetapi untuk memperbaiki institusi.

Airlangga berjanji dan memiliki slogan Golkar bersih.

Wasekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan, partainya akan mengevaluasi keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan agar sejalan dengan moto partai beringin yakni menuju Golkar bersih, Golkar bangkit, untuk Indonesia sejahtera.

Di satu sisi, Fraksi Partai Golkar di DPR mendukung Pansus Angket KPK. Pansus Angket ini sejak awal menuai pro kontra karena dinilai dapat melemahkan fungsi KPK dalam memerangi KKN di negara ini.

Busyro dkk cabut uji materi UU MD3, MK bilang 'Jangan seenaknya saja'. Menanggapi pencabutan itu, Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyampaikan saat ini proses uji materi UU MD3 telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan yang berjalan cukup jauh.

Pansus angket sadar KPK sedang sibuk, pemanggilan tunggu putusan MK. Memuat status hukum pansus, data dan hasil penyelidikan, analisis yang menyangkut aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, kesimpulan dan rekomendasi. Hasil rekomendasi itu disusun sambil menunggu putusan MK.

Pimpinan DPR perintahkan Pansus angket KPK terus bekerja. Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat konsultasi dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan juga para pimpinan fraksi.

Surat pemanggilan kedua telah disampaikan kepada KPK. Agun menyebut surat tersebut lebih spesifik untuk mengonfirmasi soal 4 temuan Pansus soal pelanggaran kinerja KPK yakni aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kelola SDM.

Salah satunya terkait mekanisme pemanggilan anggota dewan yang disebut harus ada izin dari presiden.

Dirinya beserta anggota Komisi III DPR lainnya pun tak dapat menyimpulkan hasil dari temuan tersebut. Lantaran tak ingin berspekulasi dan mengeluarkan kesimpulan sepihak. Selain itu selama pansus angket berlangsung, pihak KPK juga tak ada yang datang untuk mengkonfirmasi temuan itu.

"Ada yang pingin sanksi berat ada yang pingin sedang," kata Ketua KPK.

Pansus Hak Angket KPK batal menggelar rapat dengar pendapat dengan Sekjen KPK dan Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK hari ini. Hal ini setelah keluarnya surat instruksi dari pimpinan KPK agar Sekjen dan Koordinator Labuksi tidak hadir ke rapat pansus.

KPK mangkir lagi, Pansus angket tak ingin upaya pemanggilan paksa. Pansus sendiri juga telah memiliki dasar Undang-Undang (UU) yang kuat untuk bisa memanggil KPK melalui UU MPR DPR, dan DPD (UU MD3) tepatnya pada Pasal 205.

Pansus akan rapat dengan fraksi di DPR sebelum terbitkan laporan akhir. Kesimpulan hasil rekomendasi itu nantinya tidak hanya akan disampaikan pada KPK dan pemerintah, tetapi juga pada lembaga lainnya. Seperti Polri, Kejaksaan, dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

KPK merespons pemanggilan koordinator Unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK dalam rapat Pansus hak angket. Juru bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi panggilan Pansus hak angket, selama proses uji materi di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung.