Pansus Angket KPK

Pembentukan dewan pengawas dinilai cenderung melemahkan KPK. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko S. Ginting menilai rekomendasi pembentukan dewan pengawas justru bakal melemahkan KPK. Dia berpendapat usulan itu malah membuat kinerja KPK tak independen.

Soal dewan pengawas, KPK sebut sudah diawasi DPR, BPK dan publik. Febri menyampaikan lembaga antirasuah itu juga diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya dalam audit keuangan. Publik juga melakukan pengawasan setiap hari terhadap lembaga ini.

Masinton juga menuturkan, RUU penyadapan sudah masuk dalam Prolegnas 2018. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan penyadapan diatur dalam sebuah undang-undang.

Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah akan melibatkan Presiden dalam pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, rekomendasi itu ditujukan kepada KPK.

Ada pun isi rekomendasi yang akan diserahkan pansus angket merupakan temuan atas kinerja KPK. "Nah KPK dalam konteks temuan yang dihasilkan di Pansus. Supaya nanti bisa ditindaklanjuti KPK," kata Anggota Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu.

Salah satu rekomendasi Pansus adalah mengusulkan pembuatan RUU Penyadapan. RUU Penyadapan akan dibuat aturan teknis seperti bagaimana cara menyadap, lama waktu, siapa yang bisa disadap dan juga soal izin penyadapan.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Pansus telah menyampaikan kepada pimpinan DPR bahwa rekomendasi akhir Pansus Angket KPK akan diserahkan pada masa sidang sekarang.

Laporan akhir Pansus angket KPK sudah diedarkan ke fraksi di DPR. Agun juga menjelaskan dalam hasil laporan tersebut menyakinkan tidak akan melemahkan KPK. Dia menyakini pihaknya akan memperbaiki KPK.

Bamsoet menjamin isi rekomendasi akhir yang dibuat Pansus tidak akan melemahkan tugas-tugas KPK. Isi rekomendasi Pansus, kata dia, justru membantu pimpinan KPK dalam rangka perbaikan di internal lembaga antirasuah itu.

Ketua DPR: Pansus angket KPK sedang siapkan kesimpulan dan rekomendasi. Beberapa fraksi disebut akan menarik diri dari keanggotaan Pansus Angket KPK. Bamsoet menuturkan, fraksi-fraksi di Pansus telah mendapat satu kesepakatan soal rekomendasi akhir.

Demokrat: Terbukti sekarang banyak juga partai-partai yang sudah mulai menarik diri dan itu pun berarti bahwa kami beranggapan bahwa memang pendirian ataupun pendapat Fraksi Partai Demokrat adalah betul saat itu karena memang terbukti sekarang banyak yang ini menarik dari pansus angket KPK.

Taufiqulhadi mengatakan, alasannya karena setiap partai mulai membangun citra demi pemenangan di Pemilu 2019. Dengan demikian, keterlibatan anggota di Pansus disebut bakal menggerus suara dan keterpilihan partai. Kondisi ini membuat internal Pansus menjadi tidak sehat.

Misbakhun: Tugas Pansus Angket KPK diselesaikan di masa sidang ini. Anggota Fraksi Partai Golkar M Misbakhun mengatakan Ketua Umum Airlangga Hartarto memberi arahan agar kader di Pansus Angket KPK segera mengakhiri masa tugasnya. Masa tugas itu akan berakhir pada 14 Februari mendatang.

Golkar telah menarik Bamsoet dari Pansus Angket KPK. Ketum Golkar bakal menarik kader dari jika Pansus tetap diperpanjang.

Menurut dia, DPR kini tengah sibuk bersiap untuk menghadapi tahun politik yakni Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres di tahun 2019.

PDIP minta Golkar tak tarik diri dari Pansus Angket KPK. Alex meminta Partai Golkar tidak menganggap hasil Pansus Angket bertujuan melemahkan KPK. Sikap PDIP sendiri, kata Alex menginginkan rekomendasi Pansus berorientasi pada penguatan lembaga KPK.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyarankan Bambang Soesatyo harus mendorong kader berada dalam keanggotaan Pansus Hak Angket KPK segera menyelesaikan tugas. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memerintahkan anggota fraksinya menghentikan Pansus Angket KPK.

Ketum Golkar minta Pansus KPK di DPR segera diakhiri. Airlangga juga menginstruksikan pada Fraksi Partai Golkar untuk menarik anggota fraksi jika tidak menyelesaikan masa kerjanya pada sama sidang kali ini. Golkar memberi tengat waktu hingga 14 Februari mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta kepada anggotanya yang berada di Pansus Angket KPK untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Hal itu disampaikan saat memberi arahan dalam rapat pleno Fraksi Golkar.

Pansus angket KPK tak pernah bahas isu Golkar mau tarik anggota. Pansus tengah merancang rumusan rekomendasi akhir. Jika dalam waktu dekat KPK masih mangkir datang ke DPR, maka rekomendasi akhir akan dibuat tanpa ada konfirmasi.