Pansus Angket KPK

Masinton sebut KPK wajib laksanakan seluruh rekomendasi pansus angket. Masinton menegaskan, jika KPK tidak melaksanakan rekomendasi Pansus, publik otomatis akan mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan lembaga antirasuah itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan (Rakyat) sah secara hukum. Mahkamah mengeluarkan putusan itu terkait uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ( ICW) Lalola Easter menilai putusan tersebut semakin menguatkan isu lobi politik Ketua MK Arief Hidayat dengan Komisi III DPR.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tiga permohonan uji materi Pasal 79 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait dengan hak angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MK menyatakan KPK adalah bagian dari eksekutif dan bisa diangket oleh DPR.

KPK kecewa gugatan soal hak angket ditolak MK. KPK kecewa dengan sikap MK. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut dampak dari putusan itu terhadap lembaga antirasuah itu.

Selain tidak memperpanjang masa pansus, mantan ketua komisi III ini juga menegaskan, tak akan mengubah rekomendasi yang telah disusun dengan sedemikian rupa. Dia berharap tidak ada lagi adu domba antara DPR dan lembaga antirasuah itu.

Pansus juga tidak akan memanggil kembali KPK untuk mengonfirmasi temuan dugaan pelanggaran kinerja pemberantasan korupsi. Taufiqulhadi memastikan kerja Pansus telah selesai dengan ditandai rampungnya rekomendasi akhir. Rekomendasi akhir itu juga telah disampaikan ke KPK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tiga permohonan uji materi Pasal 79 ayat (3) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait dengan hak angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan dibacakan dibacakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam persidangan.

Politisi PDIP tegaskan Pansus KPK tak melunak. Pansus Angket KPK telah menyusun rekomendasi akhir dan akan disampaikan dalam rapat paripurna. Pansus disebut mulai melunak seiring dibatalkannya sejumlah rekomendasi. Sebut saja, wacana pembentukan dewan pengawas KPK hingga pelibatan Presiden Jokowi.

Pansus telah meminta kepada Bamus agar jadwal rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan akhir dan persetujuannya digelar 14 Februari 2018. Namun, sebelum rapat paripurna, Pansus meminta Pimpinan DPR untuk membuat rapat konsultasi.

Rekomendasi dewan pengawas KPK batal, Ketua Pansus tegaskan tak ada intervensi. Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa membantah ada intervensi dari pihak luar terkait batalnya sejumlah rekomendasi akhir. Salah satu rekomendasi yang dibatalkan adalah rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Cegah partisipan, Pansus minta pemerintah beri anggaran pencegahan untuk KPK. Sayangnya, ketua pansus angket KPK tidak menjelaskan pihak-pihak di luar internal KPK yang memberikan dukungan anggaran kepada lembaga antirasuah tersebut.

Dia mengungkapkan, di dalam laporan Pansus, sama sekali tidak ada menyinggung soal Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan dalam rekomendasinya, seperti diisukan belakangan ini. Soal penyadapan itu sudah menjadi domain Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, dan bukan domain Pansus.

Taufiqulhadi menuturkan, alasan mencabut rekomendasi Dewan Pengawas karena enggan dianggap melemahkan KPK.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menuturkan dalam rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak menyinggung tentang RUU Penyadapan. Sebab hal itu, adalah kewenangan dari komisi III DPR.

Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya dan para ahli membahas soal desain politik dan hukum di Indonesia.

Dalam pandangan Fahri, UU penyadapan diperlukan karena kondisinya telah mendesak agar tidak ada seorang pun yang bisa menyadap secara ilegal tanpa izin pengadilan atau permintaan dari aparat penegak hukum.

Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah akan melibatkan Presiden Jokowi dalam pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, rekomendasi itu ditujukan kepada KPK.

Sebab, menurutnya, sistem di internal KPK sudah rusak karena kerap membuat aturan sendiri dalam pemberantasan korupsi.

Jokowi berjanji akan mempertimbangkan setelah hasil temuan Pansus Angkat KPK sampai ke mejanya.