Pemilihan Ketua MPR

"Cukup alot karena Gerindra mau (kursi ketua), Golkar juga mau, PKB juga mau," ujar Ketua DPP PAN, Yandri Susanto di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

PAN Calonkan Zulkifli Hasan Jadi Pimpinan MPR. Terkait pembahasan Ketua MPR, Yandri mengaku masih alot. Hal itu lantaran setiap partai menginginkan duduk di posisi Ketua MPR.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkap tiga nama calon pimpinan MPR. Tiga politikus calon pimpinan MPR dari PPP adalah Arsul Sani, Amir Uskara, dan Arwani Thomafi.

Namun demikian, keputusan siapa yang akan dipilih sebagai pimpinan MPR dari PDIP ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut Arteria belum ada nama pula yang beredar di internal.

PKS Masih Rahasiakan Nama Calon Pimpinan MPR. Kendati demikian, Ledia menyebut beberapa kriteria pimpinan MPR dari PKS. Salah satunya bisa merajut persatuan bangsa.

Maman mengatakan, masih ada waktu untuk PKB melakukan lobi dengan fraksi. Dia menyebut, PKB memiliki argumentasi lebih rasional dan implementatif mengapa ketua MPR harus dari PKB.

"Kalau enggak mampu diselesaikan musyawarah mufakat, dan bahkan melalui voting berarti alasan penambahan pimpinan MPR itu hanya lip service kepentingan pragmatis saja. Ini sikap partai Nasdem," ujarnya.

Gerindra mengklaim lebih pantas menjadi ketua MPR lantaran mendapatkan suara terbanyak kedua dibandingkan Golkar. Andre menuturkan, Gerindra akan melakukan lobi-lobi dengan delapan fraksi lain.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menilai tokoh Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) memiliki kriteria sebagai ketua MPR. Apalagi, NasDem setuju sejak awal koalisi Indonesia Kerja sudah menyerahkan posisi ketua MPR untuk Partai Golkar.

"Saya tahu betul Azis, pada saat saya menjadi Ketua Umum Golkar. Di Komisi III, dia mampu menjalankan peran dan tugasnya dengan baik. Misalnya saat berhubungan dengan penegak hukum maupun masalah-masalah hukum lainnya, karena dasarnya ia adalah pengacara," ungkap Ical.

Politikus Golkar Azis Syamsuddin menjadi salah satu kandidat ketua MPR yang akan diajukan partainya dalam paket pimpinan MPR. Azis dinilai sosok yang tidak kontroversial untuk menjabat posisi ketua MPR.

Terkait tatib pimpinan, pimpinan MPR periode berikutnya akan diisi sembilan fraksi partai dan satu DPD.

"Jadi revisi itu adalah, ini juga UU inisiatif dan disetujui oleh seluruh partai termasuk PDIP," ujar Airlangga

Pasal yang akan direvisi terkait dengan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan sampai saat ini pihaknya tidak mengajukan penambahan anggaran kerja 2020 pimpinan dari lima menjadi 10 orang ke Komisi III DPR.

Johnny menilai belum ada urgensi penambahan tersebut. NasDem pun belum membahas revisi UU MD3 bersama partai lain.

Partai Golkar menolak UU MD3 kembali direvisi untuk menambah pimpinan MPR pada periode saat ini. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Zainudin Amali menyarankan revisi bisa dilakukan pada masa bakti 2019-2024.

Wacana untuk menambah kursi pimpinan MPR dari lima menjadi 10 orang terus menguat. Bahkan Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah menyiapkan draf untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) terutama di bagian pasal penambahan pimpinan MPR.

MPR RI belum melakukan pembahasan soal wacana penambahan kursi pimpinan dari lima menjadi 10 orang. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menuturkan, dinamika antar partai soal wacana ini belum bertemu pada satu titik.

Saleh mengklaim, partai yang merespons baik penambahan pimpinan adalah Gerindra, PKS, PPP dan PKB.