Pemilihan Ketua MPR

Partai Golkar tidak setuju dengan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya berpegang pada UU MD3 yang terakhir direvisi yaitu komposisi pimpinan dari empat fraksi partai politik dan satu DPD.

"Sangat tidak urgen dan sangat melukai hati rakyat," kata Ujang.

"Iya Azis syamsudin. Iya dia udah cukup lama jadi anggota DPR MPR, anggota DPR. Cukup lama, pernah aktif di fraksi baik DPR maupun MPR," kata Agung.

Anggota Fraksi MPR dari PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang bisa disahkan pada periode 2019-2024 atau sebelum masa jabatan anggota dewan berakhir pada 30 September.

Saleh mengatakan, respon fraksi terhadap wacana 10 pimpinan beragam. Ada yang mendukung wacana tersebut ada pula yang masih memperdalam argumentasi penambahan pimpinan.

"Kita berdiskusi tentang MPR dengan berbagai alternatif begitu berbagai alternatifnya itu mencari titik simpul lah, belum ada kesepakatan maksudnya belum ada keputusan akhir," ujar Johnny s

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai percuma pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang karena tidak ada fungsinya pimpinan MPR ditambah. Dia pun mempertanyakan maksud dan tujuan penambahan pimpinan. Apakah cuma sekadar simbolik untuk mengakomodasi semua partai.

Namun usulan penambahan pimpinan MPR menuai pro kontra dikalangan partai politik. Ada yang setuju karena dapat mewakili seluruh partai politik yang lolos ke Senayan.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengaku bahwa parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membuka peluang atas wacana usulan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Usulan tersebut awalnya di lemparkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tetap ngotot ingin jadi ketua MPR. Saat ini, proses paket pimpinan MPR masih terus dilakukan antar pimpinan partai politik.

"Untuk bangsa ini, kalau itu perlu, sayang kalau 10. Kenapa tidak 50 ya? Supaya lebih banyak," katanya usai menghadiri pernikahan putra Ketua Ketua DPR Bambang Soesatyo di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Dia menilai, karena MPR merupakan lembaga yang bertugas menjaga empat pilar, maka lebih baik bila pimpinannya terpilih tanpa saling rebutan.

"Harus kita lihat berapa jumlah yang sudah diakomodir UU, jadi jangan keputusan dulu baru bentuk UU. Jadi kalau UU sudah disetujui, baru diakomodir pelaksana yaitu MPR," ucapnya.

Kursi pimpinan MPR diketahui menjadi incaran partai politik pemenang Pemilu 2019. Sebut saja, PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Partai Gerindra, hingga Demokrat. Yasonna meminta seluruh parpol yang lolos parlemen, termasuk Gerindra untuk duduk bersama membahas soal pimpinan MPR.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno tidak setuju dengan adanya usulan penambahan pimpinan MPR dari lima kursi menjadi 10 Kursi. Menurutnya, porsi pimpinan MPR baiknya mengikuti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 atau UU MD3.

"Rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh.

Arsul juga menyoroti Partai Gerindra yang juga mengincar posisi Ketua MPR. Dia pun mengingatkan partai dengan perolehan kursi terbesar kedua adalah Partai Golkar.

Arsul menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan soal posisi pimpinan MPR dari pendukung Jokowi. Kata dia, bisa saja pembahasan itu terjadi saat PDIP menggelar Kongres V di Bali pada 8-11 Agustus mendatang.

Golkar Minta Pemilihan Pimpinan MPR Jangan Tawar Menawar Kepentingan Politik. Partai Golkar sebagai salah satu parpol dengan suara tertinggi telah mengajukan sejumlah nama calon pimpinan MPR, salah satunya Agun Gunandjar. Terkait hal ini, Agun menyerahkan kepada pimpinan parpol.

Airlangga mengungkapkan, Golkar telah menjalin kesepakatan dengan partai lain tentang posisi Ketua MPR. Dari kesepakatan itu, Ketua MPR disebut akan menjadi jatah Partai Golkar.