Pemprov Jabar

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti lambatnya penyelesaian fasilitas pendukung Embarkasi Haji Indramayu, terutama masalah air bersih dan pembangunan masjid, yang terganjal birokrasi anggaran.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh akan segera mengevaluasi tata ruang perumahan di wilayahnya menyusul maraknya banjir, sekaligus menyoroti pentingnya penataan drainase yang menjadi pemicu utama.

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmati menyarankan revisi RTRW Kuningan untuk memperkuat kebijakan pembangunan berbasis konservasi, memastikan alokasi kawasan selaras dengan RTRW provinsi dan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Kawasan Rebana diproyeksikan menjadi pusat Rebana Cetak Perawat Bersertifikat, menyiapkan tenaga profesional untuk pasar global dan domestik, sekaligus meningkatkan status pekerja migran Indonesia.

Tim DVI terus berupaya mengidentifikasi korban Longsor Jawa Barat di Cisarua, Bandung Barat, sementara puluhan warga masih dinyatakan hilang dan bantuan terus disalurkan.

Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi segera mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi penurunan nilai aset BIJB Kertajati yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis kabar miring terkait ketiadaan anggaran untuk pembayaran Gaji PPPK Jabar paruh waktu, memastikan pencairan akan dilakukan awal Februari 2026.

Dedi Mulyadi membantah jual saham BIJB Kertajati. Ia justru tawarkan skema ruislag aset strategis dengan pemerintah pusat, demi efisiensi dan pengembangan daerah.

Pemprov Jabar berkomitmen menyukseskan Pilkades Digital Kabupaten Bekasi 2026. Dengan persiapan matang, pemilihan serentak ini diharapkan transparan dan partisipatif, meski ada tantangan literasi digital.

Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru, mencari titik temu antara keberlanjutan sektor properti dan upaya mitigasi bencana di wilayah Jabar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai penyaluran kompensasi bagi warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Bogor secara bertahap, dengan fokus awal pada penerima yang belum pernah mendapat bantuan. Pembayaran kompensasi warga terdampak tambang Bogor

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengoperasikan Sekolah Maung Jabar di Purwakarta mulai tahun ajaran 2026/2027, fokus mencetak talenta profesional di berbagai bidang strategis.

Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat menyusun skema transisi untuk membuka kembali secara terbatas aktivitas tambang Bogor Barat, setelah sebelumnya ditutup oleh Gubernur Dedi Mulyadi, demi menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang skema tukar guling saham Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat, membidik kepemilikan Bandara Husein Sastranegara untuk percepatan pengembangan ekonomi daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegaskan tak akan lunasi pembayaran penuh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang hasilkan kualitas rendah, pastikan audit ketat demi akuntabilitas anggaran daerah.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menegaskan perlunya modal tahunan Bandara Kertajati untuk operasional dan keselamatan, menyikapi keinginan Gubernur Dedi Mulyadi menghentikan setoran dana.

Pengelola Masjid Raya Bandung memutuskan untuk kembali menggunakan nama Masjid Agung Bandung. Keputusan ini menyusul penghentian total dukungan operasional dari Pemprov Jabar, memicu polemik dan kekhawatiran atas kondisi ikon sejarah ini.

Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan Beban Fiskal Jawa Barat di awal 2026 sangat berat akibat tunggakan proyek Rp621 miliar dan pemangkasan dana pusat, mengancam program baru yang seharusnya berjalan.

Penghentian tersebut dilakukan karena status masjid yang bukan merupakan aset milik Pemprov, melainkan berdiri di atas tanah wakaf.

Seperti diketahui, dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang UMSK, terdata sebanyak 12 wilayah.