Pemprov Jabar

Pemerintah Kabupaten Bogor pastikan Pembangunan Jalan Puncak II akan dilanjutkan pada 2026, diharapkan menjadi solusi kemacetan dan pendorong ekonomi Bogor Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berkomitmen menjadikan riset sebagai dasar utama pengambilan keputusan pembangunan, didukung pembentukan Rumah Inovasi Daerah untuk akselerasi Riset Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat menyalurkan Bantuan Banjir Jabar untuk belasan ribu warga terdampak di Kabupaten Bandung, sekaligus meninjau langsung lokasi dan merespons kebutuhan jangka panjang.

Program Jalan Leucit menjadi bukti bahwa pembangunan yang tepat sasaran selalu menyisakan jejak positif dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya mempercepat pengoperasian KRL hingga Karawang. Langkah ini diharapkan membuka peluang ekonomi baru dan atasi kemacetan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mendesak Pemprov Jawa Barat untuk segera melunasi tunggakan BPJS Kesehatan Jabar senilai Rp84 miliar demi optimalisasi layanan kesehatan bagi 146 ribu warganya.

Pemkab Bekasi terus perkuat sinergi dengan Pemprov Jabar untuk sukseskan program nasional dan pembangunan daerah. Komitmen ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.

DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan alat berat untuk mempercepat Normalisasi Irigasi Cianjur yang mengalami pendangkalan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kembali produksi padi petani.

DPRD Jawa Barat mengungkapkan RAPBD Jabar 2026 akan memuat 350 kegiatan dengan total volume anggaran sekitar Rp29,1 triliun, namun menghadapi tantangan penurunan akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ke DPRD, menargetkan pendapatan Rp28,78 triliun dan belanja Rp28,49 triliun. Simak rinciannya!

Bank BJB bersama Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor bersinergi permudah akses keuangan masyarakat terdampak tambang di Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin, termasuk penyaluran bantuan Rp9 juta.

Gubernur Dedi Mulyadi umumkan **penghematan operasional Pemprov Jabar** di 2026 karena APBD turun jadi Rp28 triliun. Apa saja langkahnya, termasuk WFH, demi kepentingan publik?

DPRD dan Pemprov Jabar sepakat pangkas daftar Raperda dalam Propemperda Jabar 2025 dari 16 menjadi 10. Apa saja Raperda yang prioritas dan mengapa ada perubahan drastis ini?

Pemprov Jabar gencar manfaatkan Program BSPS dari pusat untuk rehabilitasi ribuan rumah tidak layak huni. Simak bagaimana program ini mengubah wajah permukiman!

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyamakan pertemuan dengan Menkeu Purbaya soal Anggaran Daerah Jabar dengan 'pacaran'. Ada apa di balik penundaan dana transfer Rp2,45 triliun?

Menurut KDM, Angka Rp2,6 triliun itu sama dengan data yang ada di Kemendagri dimana data itu berasal dari pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menteri Perhubungan dan Gubernur Jawa Barat berkolaborasi erat untuk memperkuat pengembangan transportasi Jawa Barat, mencakup LRT Bandung Raya, akses Stasiun Kereta Cepat, hingga optimalisasi Bandara Kertajati demi mobilitas dan ekonomi masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengumumkan daftar pegawai malas Pemprov Jabar di media sosial setiap bulan, mulai 1 November 2025, untuk melecut kinerja.

Pemprov Jabar berharap Mahkamah Agung menolak kasasi Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dalam sengketa lahan SMAN 1 Bandung. Terungkap, PLK kini tak lagi berbadan hukum, akankah ini jadi penentu?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah gencar melakukan verifikasi lapangan untuk alih kepemilikan RSUD Bogor. Proses ini diharapkan meningkatkan layanan kesehatan dan menjadikan RSUD Bogor rumah sakit rujukan regional.