Pemulihan Ekonomi Nasional

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, saat ini, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan pasca mengalami kontraksi minus 2,07 persen pada 2020 lalu.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, saat ini, ada tiga permasalahan besar yang berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi global.

pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 13 triliun dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Termasuk infrastruktur digital di sejumlah destinasi prioritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia termasuk dari lima negara di dunia yang telah mencapai pemulihan ekonomi ke level pra pandemi. Besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berhasil pulih bersama empat negara lainnya, yakni Brazil, Rusia, Vietnam dan China.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ditargetkan bisa mencapai 5,3 hingga 5,9 persen. Untuk mencapai target tersebut, konsumsi dan investasi akan menjadi penopang utama.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menaksir, biaya pemulihan ekonomi Indonesia mencapai USD45,9 miliar atau setara Rp655,56 triliun (asumsi kurs Rp14.282) di 2021. Angka itu mencapai 23,6 persen dari total pengeluaran negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong, penggunaan mata uang lokal antar negara atau Local Currency Settlement (LCS) anggota KTT G20. Tujuannya, mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS untuk pemulihan ekonomi bersama di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah menilai Indonesia telah kembali sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas. Hal ini terlihat dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang tercatat melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19.

Pemerintah berencana menghapus syarat karantina terpusat bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), baik Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia pada 1 April 2022. Keputusan ini bergantung pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 dan tingkat vaksinasi nasional.

Pemerataan akses vaksin Covid-19 penting untuk meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat global. Dengan begitu, ekonomi dunia diyakini kembali menggeliat mendekati level sebelum pandemi.

Kementerian Keuangan mengatakan, lembaga pemeringkat Moody's yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi Baa2 outlook stable menunjukkan bahwa ekonomi nasional terbukti resilient di tengah krisis pandemi COVID-19.

Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat pada Januari 2022, yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 119,6 atau meningkat dibandingkan dengan indeks Desember 2021 sebesar 118,3.

Bank Dunia menyampaikan, koordinasi antara pembuat kebijakan kesehatan dan keuangan, lembaga keuangan keuangan multilateral, dan lembaga kesehatan global perlu ditingkatkan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, Indonesia masuk jajaran negara yang ekonominya telah kembali ke level pre pandemi. Negara yang ekonominya telah kembali ke level pre pandemi adalah Singapura, Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan dan China.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank) terus berupaya ikut membantu Pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19 dengan menggenjot penyaluran kredit. Pada periode September 2021, OK Bank mencatatkan kredit sebesar Rp5,05 triliun atau tumbuh 24 persen.

Pemerintah mencatat jumlah pengangguran terbuka 2021 di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58 persen. Pada 2021 jumlah pengangguran turun menjadi 9,1 juta orang atau 6,49 persen dari 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada 2020.

Perekonomian global tengah dihadapkan pada kenaikan berbagai dampak yang diakibatkan pemulihan ekonomi pasca diterpa pandemi. Salah satunya tekanan inflasi yang terjadi di berbagai negara telah menciptakan dinamika yang tidak mudah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku senang atas kinerja ekspor di sepanjang 2021 lalu. Presiden Jokowi menyebut, realisasi ekspor tahun lalu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mampu membantu akselerasi perekonomian daerah. Dalam undang-undang ini pemerintah memiliki agenda reformasi keuangan daerah demi mendukung pemulihan ekonomi nasional dari daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut gembira berbagai indikator perbaikan ekonomi di awal 2022 ini. Sebab, perbaikan terjadi di tengah tingginya kasus penyebaran Covid-19 varian omicron.