Pilpres 2019

Saldi Isra, anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), menegaskan pihaknya tetap menerima permohonan perbaikan diajukan tim pengacara Prabowo-Sandiaga. Pasalnya, menurut Saldi, hal itu akan menjadi transparansi MK sebagai lembaga pengadil.

Di sidang sengketa pemilu, kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyinggung netralitas BIN yang dianggap berpihak. Indikasinya, hadirnya Kepala BIN Budi Gunawan di acara ulang tahun PDIP.

Tim kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno membacakan gugatan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6). Tim Prabowo menuding adanya penggelembungan suara dalam Pilpres 2019. Besaran penggelembungan suara sekitar 18 - 30 juta.

"Untuk dipahami bahwa ketidaknetralan Polri dan BIN adalah kecurangan yang TSM, karena melibatkan aparatur Pemerintah negara yang direncanakan di seluruh Indonesia," ujar Denny di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (14/6).

Ekspresi Hadirin Dengar Tuntutan Tim Hukum 02 di Sidang Perselisihan Pilpres 2019. Sidang perdana Perselisihan Hasil Pilpres 2019 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi tampak diselimuti ketegangan dari wajah-wajah hadirin.

Tim Hukum Prabowo membacakan dugaan kecurangan Pilpres 2019 dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seluruh dalil gugatan yang sementara telah dibacakan kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam sidang pendahuluan hanya merupakan asumsi yang lemah.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah konstitusi (MK) tidak berdampak pada bisnis pusat perbelanjaan. Dia melihat mall-mall sekitar MK dan Monas tetap beroperasi normal.

Selama sesi pertama, pemohon membacakan dalilnya dengan menyebut Joko Widodo telah melakukan banyak kecurangan. Materi gugatan belum mengarah ke KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan institusinya bersikap netral dalam Pemilu 2019. Dia menegaskan, korps Bhayangkara bakal menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam pemenangan paslon dalam pemilu lalu.

Tim Prabowo membeberkan dugaan kecurangan pada Pilpres menyangkut penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintahan, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini polisi dan intelijen. Hingga soal iklan infrastruktur di bioskop.

Andre sendiri saat ini tengah berada di Gedung MK untuk Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Ia sekali lagi mengimbau kepada pendukung pasangan nomor urut 2 untuk memercayakan kepada tim pengacara.

Tim Hukum Prabowo Sebut Tautan Berita Jadi Alat Bukti Sesuai UU Nomor 24/2003. Apalagi sebagian besar dari tautan itu adalah peristiwa fakta yang tidak dibantah oleh yang diberitakan, sehingga dinilai diakui kebenarannya, dan dapat mempunyai nilai bukti sebagai pengakuan, katanya.

Tim Prabowo meminta MK memeriksa keabsahan cawapres 01 Ma'ruf Amin disebut-sebut belum mengundurkan diri sebagai pejabat BUMN.

Selain Yusril, Nasrullah juga mengutip nama salah satu hakim majelis konstitusi, yakni Saldi Isra.

Padahal, sambung Denny, dalam prinsip-prinsip pemilu jujur dan adil yaitu seluruh peserta memiliki hak dan fasilitas yang sama.

BW pun mengungkap perihal sumbangan dana kampanye yang ganjil oleh sang petahana. Menurutnya, sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon 01 telah melebihi batas ketentuan yang manipulatif.

Tidak disebutkan siapa saja pihak yang dimaksud Usman terhadap penolakan pihak terkait.

BW memperkenalkan tim pengacaranya seperti Denny Indrayana, Teuky Nasrullah, Lutfhi Yazid, dan Zulfatri. Selain itu, tim hukum Prabowo-Sandi juga didampingi oleh tim pendukung, seperti Sufmi Dasco dan Hendarsam.

Jokowi sendiri telah beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk segera bertemu Ketua Umum Partai Gerindra itu pasca-Pilpres 2019. Tetapi hingga saat ini belum terealisasi.