Pilpres 2019

Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengungkapkan, dalam pertimbangan putusannya menyatakan gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bukanlah objek Pelanggaran Administrasi Pemilu (PAP).

Soal Gerindra yang ditawari masuk, itu semuanya juga ada kemungkinan. Tergantung bagaimana komunikasi politik yang disepakati dan dibangun.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan melakukan penutupan dan rekayasa arus lalu lintas di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pagi ini. Hal ini untuk melancarkan dan mengamankan sidang keputusan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Para pemimpin kita di Jakarta juga sudah menyampaikan bahwa tidak perlu ke Jakarta," kata Rycko.

Mahkamah Agung menolak gugatan yang dilayangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga atas keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait tuduhan adanya kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2019.

Sandiaga memastikan tak ada pembahasan kemungkinan adanya tawaran politik dari kubu Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung ke dalam kabinetnya. "Bisa dalam, di luar pemerintahan, bisa di dalam pemerintahan, bisa bekerjasama dalam bentuk lain. Semuanya dalam bingkai NKRI," kata Sandi.

Capres petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal hadir di acara Halal Bihalal Forum Relawan Jokowi di Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6). Kehadiran Jokowi, diwakilkan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jenderal (Purn) Moeldoko.

Acara nobar juga turut mengundang partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Dalam rangkaian acara besok mereka juga akan menerima tim hukumnya untuk melaporkan secara langsung hasil selama sidang di MK.

Dia menuturkan, paling cepat untuk menindaklanjuti putusan MK adalah kisaran Sabtu atau Minggu. "Tapi bayangan kita, kita akan tindaklanjuti putusan MK. Kisaran Sabtu atau Minggu," jelas Wahyu.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan putusan akhir hasil sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6). Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani mengatakan, capresnya yakni Joko Widodo (Jokowi) menginginkan tak ada lagi keributan setelah putusan dibacakan oleh hakim.

Abdullah menyerukan kepada massa aksi untuk kembali bisa hadir pada pukul 08.00 WIB. Dia pun berkeyakinan bahwa aksi besok telah mengantongi izin dari aparat keamanan.

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjelaskan aksi massa hari ini terkait hasil Pemilu 2019. "Sekali lagi saya katakan, bukan urusan pak Prabowo, tapi fakta-fakta di lapangan," kata Abdullah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada jaringan teroris yang akan menyusup dalam aksi massa menyikapi putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6). Moeldoko telah mengetahui dan memetakan jaringan tersebut.

"Izinkan saya membacakan satu poin, bahwa Presiden Jokowi sudah pernah menerbitkan PP 72/2016 yang intinya menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN," ungkap Iwan dalam diskusi bersama media di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay berharap, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tetap bersama pendukungnya. Hal itu, ia katakan terkait dengan adanya desas-desus tawaran Partai Gerindra gabung ke koalisi pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) siap menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil Pemilu 2019 yang diputuskan pada besok Kamis (27/6). BPN siap jika pertarungan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir kalah di MK.

Moeldoko menilai, rekonsiliasi Jokowi-Prabowo sangat penting karena masyarakat Indonesia ingin agar kondisi dalam negeri berjalan damai. Tak hanya itu, masyarakat juga menginginkan persoalan Pemilu 2019 diselesaikan dengan cara terhormat dan bermartabat, bukan dengan tindakan anarkis.

Presiden Argentina Ucapkan Selamat kepada Jokowi Telah Memenangkan Pilpres. Ini disampaikan Macri usai melakukan pertemuan bilateral dengan Jokowi.

"Sampai hari ini Pak Prabowo belum melakukan komunikasi politik dengan lobi-lobi kekuasaan, beliau melakukan komunikasi politik tapi terkait pembebasan penjaminan terhadap para tokoh yang ditangkap dituduh maka dikriminalisasi dan sebagainya," kata koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) selesai melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk membahas perkara sengketa Pilpres 2019 yang digugat pasangan Prabowo-Sandiaga. Majelis hakim menyatakan siap untuk membacakan putusan sengketa Pilpres, pada Kamis 27 Juni 2019.