Plt Gubernur DKI

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat tidak masalah jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 diubah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan anggota DPRD DKI. Menurutnya, yang terpenting adalah subtansinya tidak berubah.

APBD 2017 DKI diketuk naik 4,65%, ini penjelasan Sumarsono. Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta sepakat untuk meloloskan Raperda APBD 2017 sebesar Rp 70,28 triliun, angka ini meningkat 4,65 persen dibandingkan APBD 2016 yang mencapai Rp 67,16 triliun.

Plt Gubernur DKI: Kayaknya reklamasi ini harus dilanjutkan. Sumarsono menyatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta akan tetap dilanjutkan. Proyek ini sempat menjadi polemik setelah Kementerian Kemaritiman era Rizal Ramli menghentikan pembangunan reklamasi Pulau G beberapa waktu lalu.

Pemprov DKI akan evaluasi trayek Transjakarta Cibubur-Cawang UKI. Beroperasinya kembali Transjakarta diwarnai protes keras para sopir angkot.

Ratusan warga Jalan Batong II RW 06, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, mengikuti operasi tangkap tikus (OTT), Senin (5/12) malam. Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi memimpin operasi itu.

Pemprov DKI mulai maksimalkan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran saat ini baru mencapai 62 persen.

Perampingan SKPD bisa hemat anggaran DKI sampai Rp 200 miliar. Berdasarkan penataan yang baru, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta sebelumnya 53 menjadi 42 unit. Beberapa SKPD digabungkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk ikut menjaga pondasi kebangsaan. Hal ini dinilai sesuai dengan semangat persatuan dan slogan kita semua bersaudara yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sumarsono menepis isu adanya 'titipan' dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 DKI Jakarta. Menurut dia, banyaknya anggaran berubah dibanding tahun 206 merupakan hal wajar. Sebab, pihaknya telah melakukan rapat dengan DPRD DKI Jakarta.

Kelima rusun yang akan dilanjutkan pembangunannya yakni Rusun Cakung Barat, Rusun Jalan Bekasi KM 2, Rusun Rawa Bebek, Rusun untuk lokasi binaan (lokbin) di Semper dan Rusun Marunda.

Sampai saat ini tidak ada laporan dari Kantor Pengelola Kawasan Monas tentang adanya tanaman yang rusak. Pemprov DKI tidak mengeluarkan sepeserpun untuk perbaikan tanaman paska aksi 2 Desember.

Selain melayangkan surat teguran, pihak Pemprov DKI juga akan meminta klarifikasi dan penjelasan dari panitia penyelenggara agar ke depannya hal serupa tidak akan terjadi lagi.

Penjagaan di Balai Kota kali ini jauh berbeda dengan yang diterapkan pada saat menghadapi aksi 4 November lalu. Kali ini tidak ada pasukan Brimob yang membentuk pagar betis di depan Balai Kota.

Sumarsono soal RAPBD: Kalau Plt bukan orang Kemendagri pasti telat. APBD DKI Jakarta 2017 akan disahkan pada tanggal 19 Desember 2016. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyatakan proses pembahasan KUA-PPAS menjadi APBD 2017 berjalan lebih cepat dari biasanya.

NasDem minta penerima dana hibah DKI catat penggunaan anggaran. NasDem mendukung langkah Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang mendorong dana hibah Bamus Betawi masuk pada APBD DKI 2016. Menurut dia, memang tugas Pemprov DKI untuk melestarikan budaya Betawi.

Keluhan warga atas kinerja Pemprov DKI Jakarta meningkat melalui aplikasi Qlue sejak ditinggalkan Basuki T Purnama (Ahok). Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan telah bekerja maksimal.

Laporan kepuasan masyarakat DKI Jakarta melalui aplikasi Qlue mengalami penurunan. Itu tercatat selama periode Agustus hingga November tahun 2016. Penurunan paling terasa dalam dua bulan terakhir, atau selama Basuki T Purnama (Ahok) cuti sebagai gubernur DKI Jakarta lantaran tengah mengikuti Pilgub.

Sumarsono ingatkan tak ada PNS DKI yang membolos gara-gara demo 2-12. Dia juga pastikan pelayanan publik di Jakarta tetap dibuka seperti biasanya, tidak terpengaruh dengan adanya demo. Hal yang sama juga berlaku untuk sekolah-sekolah, siswa-siswi tetap belajar dan tidak diliburkan.

Maraknya penyebaran informasi dan kabar bohong serta bernada provokatif di media sosial bisa memicu dan memancing permusuhan. Masyarakat diajak menghentikan penyebaran informasi bernada provokatif. Ini sebagai salah satu cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono membantah tudingan Gubernur nonaktif Basuki T Purnama alias Ahok, mengenai adanya perubahan anggaran dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017. Sumarsono menegaskan tidak ada perubahan melainkan penyesuaian program.