Plt Gubernur DKI

Sumarsono kesal gorong-gorong di Jakarta dipenuhi kabel semrawut. "Ini problemnya dan tidak mudah. Saya harap kontraktor bisa tertib aturanlah ya," kata Sumarsono.

Sumarsono menekankan, jika benar adanya unsur pidana maka akan mengambil tindakan tegas.

Sumarsono menjelaskan, bahwa warga yang melakukan proses perekaman data harus dipastikan masuk dalam data base Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setelah itu warga bisa menerima surat keterangan (Suket).

Reaksi Sumarsono soal sisa dana kampanye Ahok buat Transjakarta. "Kalau ada sisa dana kampanye itu dilaporkan ke KPUD, proses kemudian setelah dilaporkan ke KPU atau diberikan ke bantuan sah-sah saja ke mana pun juga."

Sumarsono geram soal kulit kabel di gorong-gorong: Ada niat jahat! Dia tak habis pikir dengan ulah tangan-tangan tak bertanggung jawab yang punya niat agar Jakarta kembali banjir. Dia setuju siapa pun pelakunya harus diselesaikan di jalur hukum.

Sumarsono: Saya tak mau seorang pun kehilangan hak politik memilih. Di hari pertamanya bekerja kembali sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengunjungi posko Pilkada dan ruangan Dikmental.

"Saya tahu Pak Sumarsono juga tipe pekerja keras, tugas-tugas itu pasti bisa dilakukan. Mohon maaf saya juga meninggalkan beberapa tugas disposisi yang belum selesai," tutup Ahok.

Sumarsono juga menuturkan, bakal membenahi aksi boikot DPRD terhadap petahana.

Kembali jadi Plt Gubernur DKI, Sumarsono minta disemprit kalau salah. Sumarsono mempersilakan semua pihak menegurnya jika menyalahi aturan dan membuat kesalahan.

Sembilan PR Ahok untuk Sumarsono, dari RPTRA sampai makam Mbah Priuk. Sumarsono mengaku kaget dititipi banyak hal. Dia mengira Ahok hanya akan menitipkan tiga atau empat poin saja. Meski begitu, dia akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan tidak terbebani dengan sembilan titipan Ahok.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono akan kembali menjabat sebagai Plt gubernur selama dia cuti kampanye putaran kedua. Ahok mengaku menerima hasil keputusan Kemendagri tersebut.

Sekda sebut pelantikan Plt Gubernur digelar di Masjid Daan Mogot. Pelantikan sengaja dilakukan di masjid tersebut sekalian meninjau progress pembangunan. Namun belum diketahui siapa yang menjabat Plt. "Plt-nya nanti dibawa ke sana, kan belum ada SK nya," ujar Saefullah.

Djarot cuma tersenyum saat disinggung kemungkinan Sumarsono jadi Plt. Wakil Gubernur Petahana DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja sebelum cuti kampanye putaran kedua dimulai. Plt Gubernur DKI pun bakal dilantik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sore nanti.

Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, bakal kembali melakukan cuti kampanye untuk ikut Pilgub DKI putaran II. Keduanya bakal digantikan Pelaksana tugas (Plt) untuk sementara. Mereka berharap pelayanan kepada warga Jakarta tetap diutamakan.

Mendagri lantik Plt Gubernur DKI sore nanti, Kemungkinan Sumarsono. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan menetapkan dan melantik pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta pengganti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada sore nanti di Balai Kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak akan membahas kebijakan dibuat Sumarsono ketika memimpin sementara di ibu kota.

Sumarsono mengingatkan, teman bertanding dalam Pilkada adalah teman bermain dan membangun demokrasi yang baik. Dirjen Otda Kemendagri ini berharap panasnya pertarungan tidak berlanjut di kemudian hari.

Plt Gubernur DKI Sumarsono memberikan laporan kepada Ahok. Persoalan Bantargebang sudah beres. Tidak hanya itu, dia juga melaporkan Jakarta tak lagi banjir.

Plt Gubernur DKI Sumarsono menyebut, dana untuk kepolisian diperkirakan Rp 45 Miliar, kemudian TNI Rp 21 Miliar. Uang itu berasal dari APBD Pemprov DKI Jakarta.

Ongen Sangaji sarankan Ahok rotasi susunan PNS bentukan Sumarsono. Menurut Ongen, pergantian pejabat yang dilakukan pejabat eselon satu Kemendagri itu berbau politis. "Parkir liar kembali muncul, pedagang kaki lima marak di daerah terlarang, banyak sampah, dan pelayanan birokrasi buruk," kata Ongen.