PNS DKI Jakarta

KPK menyayangkan tindakan tersebut. Karena penghasilan pejabat DKI misal setingkat kepala dinas, tergolong tinggi dan di atas rata-rata daerah lain. KPK meminta Inspektorat DKI Jakarta memberikan perhatian khusus dan melakukan pemeriksaan.

"Bisa dibayangkan betapa ribetnya, sibuknya. Saya yakin Pak Marullah deputi bisa makin gesit dan leluasa," kata Heru.

Heru berharap, perangkat di Pemkot Jakarta Timur bisa terus bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), serta fokus dalam menjalankan arahan dari Pj Gubernur.

Dishub bersama para pakar sudah mengadakan FGD terkait wacana tersebut.

Yayat memaparkan, Pemprov DKI sudah mendorong PNS-nya untuk bekerja dekat dengan kantor.

Dishub DKI menggelar FGD melibatkan Pakar Kebijakan Sektor Transportasi dan Perkotaan Azas Tigor Nainggolan hingga Pakar Tata Kota Yayat Supriatna sebelum akhirnya benar-benar menerapkan kebijakan pengaturan jam kerja PNS sebagai salah satu upaya mengurai macet.

"Khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat terkait dengan kondisi nanti, situasi alam yang tidak bersahabat. Misalnya para wali kota, kepala BNPB, kepala dinas lingkungan hidup, para asisten," kata Heru.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyarankan para pekerja untuk bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) di masa penghujan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Saran itu, katanya sebatas imbauan, kembali lagi pada kebutuhan bidang masing-masing.

Saat ini, Dishub sedang menginventarisir asosiasi pekerja yang akan diundang dalam uji publik tersebut.

Riza pastikan Pemprov DKI menerapkan serangkaian saat proses rekrutmen ASN dan harus memenuhi kompetensi yang ada.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengembuskan isu jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan dikatakan praktik itu sudah berlangsung lama dan kian marak saat ini. Tarifnya tak tanggung-tanggung, bernilai hingga ratusan juta rupiah.

Pemprov DKI Jakarta harus transparan dalam merekrut pegawai untuk mencegah kubu-kubuan.

Hari Pertama Kerja ASN Usai Libur Lebaran. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.

Dia juga menginstruksikan kepada Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan perangkat daerah terkait peningkatan kualitas modernisasi fasilitas pembelajaran, baik sarana dan prasarana fisik maupun dukungan teknologi informasi.

"Nah yang kebutuhan Alhamdulillah di DKI Jakarta seluruh jajarannya diberikan tunjangan yang Insya Allah mencukupi untuk hidup layak di Jakarta. Jadi secara alasan kebutuhan tidak lagi, karena sudah dicukupi," klaim Anies.

Dua wali kota yang dilantik untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Selain itu, ada dua kepala dinas juga dilantik.

Anies juga meminta pejabat baru dilantik menjadi pemimpin bukan sekadar pejabat. Tetapi bisa bekerja secara tim.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik dan mengukuhkan 13 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada, Jumat (20/8).

Ia memberi contoh, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jakarta jumlahnya cukup banyak, dan rentang kendalinya jauh. Jika terdapat pegawai yang wafat atau menjalani hukuman disiplin (hukdis) maka proses pendataannya dilakukan secara berjenjang.

Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengakui sejumlah jabatan di tingkat kelurahan dan kecamatan masih kosong. Beberapa pejabat harus merangkap untuk mengisi kekosongan itu.