Reforma Agraria

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola lahan eks-HGU di Sulawesi Tengah secara adil, menyeimbangkan pembangunan dan hak masyarakat. Simak bagaimana program reforma agraria ini akan diterapkan!

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mendorong Pembangunan Rumah ASN Tapsel untuk menggerakkan ekonomi lokal, namun terkendala lahan konsesi PT TPL. Bagaimana solusinya?

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Banggai menargetkan redistribusi 502 bidang tanah pada 2025. Program Redistribusi Tanah Banggai ini bertujuan memberikan kepastian hak dan meminimalisir konflik agraria.

Bupati Penajam Paser Utara mendesak percepatan penyelesaian hak warga terdampak PSN penunjang IKN melalui Program Reforma Agraria IKN. Mengapa proses ini tak kunjung tuntas?

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola pertanahan secara inklusif demi ekonomi berkeadilan, telah kelola 34.618 hektare tanah. Apa saja perannya?

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tegaskan pentingnya dukungan Pemda dalam program Sertifikasi Tanah. Tanpa dokumen dari desa, sertifikat tak bisa terbit. Mengapa ini krusial?

Hadi mengatakan, sejak dilaksanakannya Program Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah, dalam kurun waktu setahun terakhir, sebanyak 36.149 bidang rumah ibadah telah tersertifikasi. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Proses hukum Panti Asuhan yang berlokasi di Jalan Cihapit itu sekarang sedang ditangani Polda Jawa Barat. Raja Juli menjelaskan, kedatangannya digerakkan karena dirinya merupakan kader yang telah lama berkecimpung dalam dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah.

Raja Juli menjelaskan proses penyelesaian konflik agraria yang dialami rakyat membutuhkan figure kepemimpinan yang persuasif dan berorientasi pada solusi untuk sebesar-besarnya kepentinngan rakyat.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangli, Bali. Dia menyerahkan 47 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diperuntukkan bagi perorangan, pura, dan masyarakat adat setempat.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, nota Kesepahaman ini adalah tindaklanjut dari audiensi yang dilakukan antara kedua organisasi keagamaan tersebut dengan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, dalam rangka percepatan sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.

Raja Juli menyampaikan kesejahteraan yang menjadi tujuan negara didorong untuk bersifat inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali kepada masyarakat adat.

Dengan semakin banyaknya Kota Lengkap, dia mengaku optimis pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi visi Presiden Jokowi sebanyak 126 juta bidang tanah dapat tercapai pada 2025.

Hadi menjelaskan, Kota Yogyakarta telah memvalidasi buku tanah sebanyak 88.508 (99,28%) dengan data surat ukur valid sebanyak 108.453 (82,19%). Capaian ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen dalam melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia

Pemerintah memastikan masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan jalan tol akan mendapatkan ganti untung.

Menteri Hadi Tjahjanto menjelaskan, arti dari Kota Lengkap adalah seluruh bidang tanahnya sudah dipetakan secara spasial dimana tidak ada lagi tanah yang tumpang tindih dan juga tidak ada lagi gap kosong antara satu bidang tanah dengan tanah yang lain.

Dengan penyertifikatan TKD dan tuntasnya pendaftaran tanah melalui program PTSL di Desa Winong, Hadi menyatakan Desa Winong sebagai Desa Lengkap. Hal ini dinilai dapat memberikan keamanan atas seluruh bidang tanah di desa tersebut dari gangguan mafia tanah.

Hadi Tjahjanto mengungkapkan, proses sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bersole berjalan dengan lancar dan kondusif. Program ini berjalan berkat dukungan dari pemerintah daerah.

Raja Juli secara langsung menyerahkan sertifikat tersebut kembali menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan sertifikasi tanah gereja. Hal ini adalah bagian dari cara melegalisasi niat baik supaya tidak diganggu oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Raja Juli mengungkapkan, agamawan tidak boleh diam jika politik mengarah pada politik identitas yang tidak menyehatkan situasi bangsa. Dalam hal itu, politikus PSI itu berpesan supaya gereja menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada umat.