Reformasi Birokrasi

Politikus PDIP itu menjelaskan, tujuan perampingan yang dikehendaki Presiden Joko Widodo atau Jokowi ialah guna memudahkan pelayanan masyarakat secara cepat. Selain itu juga mempermudah izin kepada investor.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan pemangkasan jabatan struktural camat dan lurah masih dipertimbangkan. Hal tersebut terkait permintaan Presiden Joko Widodo yang akan memangkas mulai dari eselon IV.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni dengan melakukan reformasi birokrasi. Tidak hanya hanya di bidang pendidikan, ekonomi dan pembangunan, melainkan seluruh instansi pemerintah.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nugroho, menegaskan pentingnya implementasi teknologi di era digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan birokrasi ujung-ujungnya harus bermuara pada makin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengaku telah diperingati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan sistem reformasi birokrasi sebaik-baiknya. Permintaan itu pun telah disampaikan berkali-kali kepada semua Kementerian Lembaga dalam rapat kabinet.

Indonesia dinilai memiliki komitmen kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien. Selain itu, pemerintah Indonesia dirasa berkomitmen untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, membeberkan capaian-capaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia selama ini. Salah satu capaian itu dapat dilihat dari meningkatnya skor indeks persepsi korupsi di Indonesia.

Syafruddin mengatakan akan melanjutkan program-program yang telah berjalan di bawah kepemimpinan Asman Abnur, setelah dirinya dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengintensifkan agenda leaders talk, guna menggenjot program reformasi birokrasi di sejumlah lembaga pemerintahan pusat maupun daerah.

Perubahan ini diakuinya memengaruhi kuantitas pergerakan, tapi bukan secara kualitas. Dia menilai rakyat Indonesia harus gelisah karena telah kehilangan konsep kenegaraan.

Tidak mudah menata ulang birokrasi di Banten, karena yang menjadi sebab dan faktor utama korupsi di Banten ini adalah soal birokrasi yang karut-marut

Danny Pomanto ajak pegawai Pemkot jaga Makassar tak mundur lagi. Danny kembali maju sebagai calon incumbent di Pilwalkot Makassar 2018. Dia tak lagi bersama Syamsu, melainkan menggandeng Indira dalam kontestasi tahun depan.

Presiden meminta Kementerian, Lembaga, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot untuk menghilangkan peluang korupsi dengan cara memangkas birokrasi. Dengan kecepatan dan kemudahan dalam proses perizinan serta persyaratan, dapat menarik para investor untuk berinvestasi di dalam negeri.

Jokowi geram banyak pejabat suka terbitkan aturan tidak jelas. Selain menyulitkan masyarakat dan dunia usaha, regulasi kerap dijadikan lahan basah oleh pejabat birokrasi tertentu. Pejabat terkait menjadikan regulasi sebagai objek transaksi dan alat pemerasan.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai produk regulasi di Indonesia belum tertata dengan baik sehingga menjadi terlalu banyak dan tidak efisien. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dan menimbulkan benturan.

Reformasi birokrasi dinilai jadi kunci pembangunan di daerah. Dodi mengambil contoh Banyuwangi yang relatif berhasil melakukannya. Terakhir, tambah dia, Banyuwangi memperoleh predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah memberikan penghargaan kepada 40 inovasi pelayanan publik dari kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.

Evaluasi ini dilakukan Kementerian PANRB sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PANRB No 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Ini cara KemenPAN-RB cari pemimpin teladan di birokrasi. Pelaksanaan penganugerahan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari PPT Teladan Tingkat Kabupaten atau Kota, Provinsi, Tingkat Pusat.

Pemerintah pusat soroti rapor kinerja kepala daerah nilainya C. Menteri Menpan RB Asman Abnur mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah meningkatkan kinerja.