Reformasi Birokrasi

KPK desak Jokowi serius lakukan reformasi birokrasi. Salah satu kelemahan kita adalah is doing bisnis di Indonesia, belum efektifnya birokrasi Indonesia.

Saat hari kerja, masyarakat kesulitan membagi waktu pergi ke pelayanan publik karena tuntutan pekerjaan. Dibukanya pelayanan publik pada Sabtu dan Minggu dinilai sebagai solusinya. Terobosan dibukanya pelayanan publik pada hari libur juga bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kinerja dan kualitas PNS.

Penandatanganan nota kesepahaman bersama pemanfaatan aplikasi ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan 17 Gubernur dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.

Pelayanan publik & pencegahan korupsi di Jabar diadopsi 17 provinsi. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengapresiasi apa yang provinsi Jabar dengan memberikan aplikasinya dan bersedia memberikan pelatihan bagi staf di 17 Pemerintah Provinsi.

Jokowi minta pencegahan korupsi di sektor perizinan dan pelayanan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kantor Presiden. Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan dari hulu sampai ke hilir.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, perlu koordinasi yang baik dari Kementerian terkait yang menaungi BLU. Hal ini dilakukan agar aset milik negara bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat koordinasi, penetapan dan penyerahan apresiasi Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2016 di Istana Merdeka. Jokowi mengatakan kinerja BLU selama ini masih jauh dari harapan lantaran belum melayani masyarakat dengan baik.

Etalase pemerintah, humas harus inovatif. Humas merupakan etalase pemerintah, apabila aparatur humasnya ramah dan inovatif maka persepsi masyarakat terhadap pemerintah akan positif. Namun sebaliknya, apabila aparaturnya tidak bersahabat dan apatis, maka persepsi masyarakat akan buruk.

Organisasi dirampinglkan, jabatan pimpinan tinggi Pemda dikukuhkan. Buntut keluarnya PP tersebut, Kementerian PANRB menerbitkan Surat Edaran No. B/3116/M.PANRB/09/2016 yang mengatur proses pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan pemda.

Kemenpan Gelar kompetisi inovasi pelayanan publik 2017. Kementerian PANRB kembali menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2017. Pendaftaran dimulai tanggal 1 November 2016 hingga 17 Februari 2017 dengan menyampaikan proposal inovasi pelayanan publik secara online melalui sinovik.menpan.go.id.

MenPAN-RB: Tahun depan seluruh daerah harus terapkan E-Government. Dia mengatakan, E-Government itu diterapkan di setiap pemerintah daerah dengan basis IT. Sebab selain mudah, pelayanan di era digital ini akan lebih terbuka, izin yang tidak susah dan kepastian pelayanan yang akan dirasakan langsung masyarakat.

Asman dalam sambutannya mengatakan, ajang ini dilakukan untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebab forum ini akan mempertemukan sejumlah inovator yang pernah mendapat penghargaan dari Kementerian PANRB.

"Tahun pertama Jokowi memang sangat mengecewakan, sedangkan 12 bulan terakhir terlihat lebih menjanjikan. Kenyataannya, dia telah melakukan semuanya dengan baik," kata Brennan.

Fadli zon sebut paket reformasi hukum Jokowi tidak jelas. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik paket kebijakan reformasi hukum yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Fadli menilai tidak perlu adanya paket reformasi hukum. Sebab, semua aturan yang mengatur soal pelaksanaan hukum di Indonesia sudah ada.

Menurutnya, langkah reformasi hukum sudah ditunjukkan Jokowi saat ikut dalam operasi pemberantasan pungli (OPP) bersama kepolisian di Kementerian Perhubungan. "Ada yang menyampaikan kok seorang Presiden sampai ke lokasi untuk urusan OTT yang cuma sekian puluh juta. Tapi bukan itu yang dilihat," ujarnya.

Presiden minta paket reformasi hukum memudahkan pelayanan publik. Tim perumus paket reformasi hukum di bawah koordinasi Menko Polhukam Wiranto sudah menyiapkan dua program reformasi hukum. Yakni, program jangka pendek dan program jangka panjang

Ini 9 lembaga non-struktural yang dibubarkan Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui sembilan lembaga non-struktural (LNS) dibubarkan. Sembilan LNS ini dinilai memiliki tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) yang tumpang tindih dengan lembaga kementerian.

Presiden menjelaskan, tanpa reformasi birokrasi, Indonesia semakin ditinggal jauh dalam kompetisi di lintas dunia. Oleh karena itu, menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga harus berani mereformasi birokrasi di masing-masing lembaganya.

Sistem ini akan memudahkan dalam merumuskan kebijakan.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) membuka 34 jenis izin dan nonizin secara online.