Reklamasi

Dalam RDTR 2022 tersebut, kawasan reklamasi Pulau G diarahkan untuk permukiman dalam Pasal 192 Zona Ambang Ayat (3) Pergub Nomor 31 Tahun 2022 Tentang RDTR.

Salah satunya dengan menghijaukan kembali areal bekas tambang dengan menanam jambu hutan. Reklamasi tersebut dilakukan pada tahun 2018 dengan menanamkan 8.063 pohon.

Dalam mengelola lahan bekas tambang, Antam menggunakan tandan kosong kelapa sawit (tankos) sebagai media tanam. Teksturnya yang berduri dan kaya unsur hara sangat cocok untuk memperbaiki kondisi lahan pasca-tambang sekaligus untuk pengendalian erosi.

Kepala Dinas Cipta Karya, Pertahanan, dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan bahwa perluasan daratan yang dimaksud berbeda dengan reklamasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 490 pelanggaran terjadi di Danau Singkarak. Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding merinci, jumlah pelanggaran tersebut terdiri dari 368 pelanggaran di Kabupaten Tanah Datar dan 122 pelanggaran di Kabupaten Solok.

Menikmati Akhir Pekan di Pantai Maju Jakarta. Sejak diresmikan, Pantai Maju di kawasan reklamasi Teluk Jakarta kini ramai dikunjungi warga Jakarta dan sekitarnya untuk sekedar berolahraga, jalan santai bersama keluarga, dan berlibur di akhir pekan.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI Parid Ridwanuddin mengatakan, masyarakat seperti nelayan sebetulnya punya peluang melakukan upaya hukum untuk menentang kegiatan reklamasi yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian, serta terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Keputusan penghentian reklamasi dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, seperti melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah.

Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menang di tingkat Mahkamah Agung untuk gugatan Pulau H, namun kalah di gugatan lain seperti Pulau F dan Pulau G.

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat menghentikan sementara reklamasi di Pantai Tarumajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Rabu (16/9) kemarin sore. Penyebabnya, aktivitas reklamasi oleh swasta itu dianggap belum melengkapi perizinan dari pemerintah.

Judex juris dalam perkara ini merupakan putusan di tingkat MA sebelumnya, yang adalah kasasi, di mana dimenangkan pihak Anies. Perkara PK tersebut diputus pada 19 Agustus 2021 dengan komposisi hakim yang mengadili perkara adalah Yosran, Yulius, dan Ketua Majelis Hakim Supandi.

Dalam penelitian Sengupta, dataran pulau artifisial atau pulau buatan lebih cepat terjadi land subsidence. Bahkan per tahun, disebutkan terjadi penurunan tanah lebih dari 80 milimeter.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersyukur atas putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari putusan tersebut izin Pulau I yang dikerjakan PT Jaladri Kartika Pakci dicabut.

Sebanyak 10 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk pengelola food court dan pemain barongsai.

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, dalam kesempatan yang sama mengatakan visi penataan wilayah pesisir Jakarta yang akan dilakukan secara integratif.

"Provinsi DKI Jakarta akan patuh dan taat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum yang mengikat," kata Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12).

"Meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk menolak reklamasi dengan tidak memberikan ruang ataupun peruntukan zonasi khususnya dalam bentuk pulau baru yang terpisah dengan wilayah daratan," ucap anggota fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli, Senin (14/12).

Anies menerbitkan izin perluasan pengembangan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dengan luas kurang lebih 120 hektare dan Dunia Fantasi seluas 50 hektare. Izin tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Anies pada 24 Februari 2020.

Politikus PDIP itu menilai, selama ini Anies menjalani standar ganda terhadap pengerjaan reklamasi.

Wakil Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) Feri Sofyan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, dalam kasus pembangunan dermaga pribadi yang diduga bagian dari reklamasi dan tanpa izin. Dermaga terletak di area kawasan konservasi Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima.