Reklamasi

Meninjau Pembangunan Proyek Jembatan PIK 1 dan PIK 2. Pembangunan jembatan tersebut dianggap mengganggu hasil tangkapan ikan nelayan dan menyebabkan budi daya kerang ijo menurun.

Menteri Edhy mengatakan, sebagai pemimpin yang baru di KKP, tentu saja harus melihat berbagai masukan serta keluhan yang dirasakan masyarakat sekitar terkait dengan reklamasi tersebut. Sehingga, ini menjadi pertimbangan matang dirinya apakah ini mesti dilanjutkan atau dihentikan.

Kasus Suap Reklamasi Kepulauan Riau, KPK Periksa Budi Hartono. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji akan memanggil pengembang Pulau G. Ini terkait permasalahan perairan di sekitar Pulau G yang mengalami pendangkalan sehingga menghambat alur pelayaran kapal nelayan. Menteri Edhy mengaku belum memiliki keputusan untuk mengatasi masalah tersebut.

Penyegelan dilakukan sampai pengembang menyelesaikan perizinan di Pemkab Bekasi.

Kendati demikian, Direktur Jenderal Pengelolaan Air Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, ada beberapa kawasan yang masih bisa dilakukan reklamasi karena perizinannya diatur oleh kementerian lain.

Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun dijerat KPK dalam kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-2019. Selain kasus suap, Nurdin Basirun juga dijerat pasal penerimaan gratifikasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan, meski pusat pertumbuhan ekonomi berada di pesisir, namun kebutuhan ruang masih dihadapkan pada kondisi pantai Indonesia yang mengalami erosi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, pihaknya akan menggunakan data satelit untuk memantau reklamasi‎ pasca tambang secara akurat, dengan menggandeng Lapan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak akan menolerir segala bentuk kerusakan lingkungan di wilayah laut akibat kegiatan reklamasi. Hal itu dipertegas dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Gubernur Bali Wayan Koster mengaku sempat marah kepada PT Pelindo III mengenai proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa. Dia juga mengadu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai persoalan tersebut. Selanjutnya tanggal 28 Agustus 2019 kemarin, Koster menunjukkan kepada JK mengenai lahan reklamasi.

VP Corporate Communication PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Wilis Aji Wiranata menjelaskan, kerusakan mangrove di kawasan Pelabuhan Benoa berkisar delapan hektare.

VP Corporate Communication PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Wilis Aji Wiranata menjelaskan, pihaknya sudah menghentikan semua kegiatan areal dumping 1 dan dumping 2. Ini sesuai instruksi Gubernur Bali Wayan Koster.

Pada masa pemerintahan sebelum dirinya, Anies mengungkapkan, pulau reklamasi tertutup untuk umum. Kini, dia mengklaim, telah berhasil mengambil alih pengelolaan pulau reklamasi itu.

"Saya kerja sepenuh hati. Tapi setiap lihat angka (orang bilang) apa kerja kamu menteri KKP? Hasil ekspor sedikit. Karena kalian semua melakukan under reported. Mbok yo jujur," ujar Susi.

Sekitar 12 titik keberangkatan bus Transjakarta sudah dipersiapkan untuk memberangkatkan ribuan pegawai ke lokasi upacara nanti.

Dia mengatakan, tak perlu menyoroti dan memperhitungkan soal biaya operasional untuk mengangkut ribuan ASN ke Pulau D. Apalagi yang digunakan untuk mengangkut para ASN adalah bus milik Pemprov DKI. Menurutnya tak elok memperhitungkan biaya karena ini menyangkut upacara kemerdekaan tanah air.

Selama ini, Anies melihat pulau reklamasi bak ruangan privat milik sekelompok orang tertentu. Dia ingin menghilangkan kesan itu. "Jadi ini adalah sebuah pesan tidak ada wilayah eksklusif, tertutup, ini adalah milik kami, milik Republik Indonesia," jelas Anies.

Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, beberapa PNS yang bekerja di lingkungan DKI Jakarta menanggapi dengan baik dan setuju atas inisiatif Anies yang menggelar upacara di pulau reklamasi.

PT Vale Indonesia membangun nursery atau kebun bibit yang memproduksi hingga 700.000 bibit pohon setiap tahunnya. Tujuannya sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan untuk menghijaukan kembali lahan bekas tambang. Nursery yang dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare itu juga bisa dijadikan destinasi wisata.