Reklamasi

Anies menjelaskan alasan pentingnya menghentikan reklamasi. Menurutnya, bila reklamasi diteruskan maka permukaan tanah Jakarta semakin turun dan akhirnya membuat daratan ibarat menjadi mangkuk penampungan air.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun Jalani Pemeriksaan KPK. Nurdin Basirun diperiksa sebagai tersangka terkait suap izin lokasi rencana reklamasi di wilayah Kepulauan Riau.

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah dan mencabut SK Gubernur DKI Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah tentang pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H.

Hani menjelaskan, alasan kawasan Pantai Maju dipilih sebagai lokasi upacara HUT ke-74 RI, yakni untuk merepresentasikan Ibukota Jakarta adalah kota pelabuhan dan memiliki pantai yang bisa diakses gratis.

Pemerintah Provinsi Banten merestui ratusan juta meter kubik pasir laut Banten akan dikeruk untuk reklamasi. Ini untuk kebutuhan proyek perluasan bandara Soekarno Hatta dan reklamasi Banteng dan Teluk Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, di kawasan tepi laut, Kota Tanjungpinang, Jumat (12/7).

Tim menyimpulkan bahwa kegiatan reklamasi di lahan yang mencapai luas 2 hektar dan tanpa dilengkapi dengan perizinan tersebut telah menimbulkan dampak terhadap ekosistem perairan dan masyarakat nelayan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun bersama dua kepala dinas, dua ASN dan seorang pengusaha terkait dugaan suap izin reklamasi. Hingga Kamis (11/7) pagi, semuanya masih menjalani pemeriksaan oleh KPK di kantor Satreskrim Polres Tanjungpinang, Polda Kepri.

"Ada 6 orang yang diamankan tim dan dibawa ke Polres setempat," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara soal biaya kontribusi tambahan di Pulau Reklamasi. Yaitu, rencana biaya sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang wajib dibayar pengembang pada era mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum berencana membahas kontribusi tambahan yang diwajibkan untuk para pengembang di Pulau Reklamasi. Fokusnya saat ini menyelesaikan permasalahan bangunan yang sudah terlanjur didirikan di sana.

"Jadi mereka bikin aturan-aturan. Jadi ini suatu tindakan pragmatis saja, juga tidak ingin merugikan pengusaha terlalu jauh. Yang belum tidak diizinkan. Yang sudah terjadi tentu berdasar izin yang ada, maka silakan. Jadi penerbitan IMB itu dengan dasar seperti itu," ungkap JK.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan mendukung pembangunan di pulau reklamasi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, dukungan itu diberikan jika pembangunan reklamasi sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Anies Baswedan terbitkan IMB Reklamasi. Bagaimana penjelasannya

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Krimsus) Polda Sulsel, Kombes Polisi Yudhiawan Wibisono membenarkan pengusutan kasus tersebut. Menurut dia, semua pihak telah diperiksa termasuk Kapolres Barru dan beberapa ahli.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan penataan lahan hasil reklamasi tak dibahas di Raperda Zonasi Pulau. Penataan lahan hasil reklamasi akan dibahas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan keputusannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D Reklamasi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurutnya, dia hanya menjalankan aturan yang sudah ada sebelumnya.

Massa juga membawa berbagai poster dan spanduk, serta replika perahu dan jaring yang di dalamnya ditaruh kajian mengenai IMB. Koordinator Aksi, Elang menilai, seharusnya Anies bisa mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 yang dulu dibuat oleh pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menilai, persoalan reklamasi antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok malah mengalihkan perhatian dari sebenarnya. Yaitu, bagaimana reklamasi adalah proyek yang mengancam warga.