Reklamasi

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyatakan hak guna bangunan (HGB) di Pulau D masih dikuasai pengembang. Dia menyebut HGB dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir, Marco Kusumawijaya mengatakan belum dapat memastikan rencana secara jelas pemanfaatan empat pulau reklamasi di pesisir Utara Jakarta. Dia menyebut untuk detail tersebut akan diatur melalui Perda tentang tata ruang dan zonasi.

Dia mengungkapkan, saat pertemuan itu Siti menyampaikan kebijakan Pemprov DKI Jakarta sudah sejalan dengan pemerintah pusat. Sehingga, Marco menyebut, politisi NasDem itu telah menyetujui keputusan Anies.

Anies mengatakan terdapat beberapa pihak pernah mengkritik pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Karena hal itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan akan fokus dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reklamasi 13 pulau di Jakarta Utara. Dia menyebut penghentian tersebut berdasarkan hasil Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang telah memverifikasi kegiatan reklamasi.

Menurut Koster, penolakan secara tegas tersebut dalam rangka pelaksanaan visi misi yang pernah dikampanyekan saat Pilgub Bali tahun 2018, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Pembangunan jembatan pulau reklamasi yang menghubungkan Pulau C dan D di kampung Baru Dadap, Kabupaten Tangerang dikeluhkan para nelayan. Efeknya, ribuan nelayan Dadap kesulitan melakukan pekerjaan mereka dalam mencari ikan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan, akan mencopot anak buahnya bila terbukti lalai mengawasi aktivitas di pulau tersebut.

Lulung sepakat rencana membangun pulau reklamasi yang belum jadi harus dihentikan. Sedangkan, pulau yang sudah terbentuk dan bangunan-bangunannya sudah berdiri harus dijelaskan bagaimana peruntukkannya. Menurut Lulung hal tersebut harus jelas diatur dalam dua Raperda terkait reklamasi.

Dia mempertanyakan keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Anggota Komisi A DPRD DKI ini menjelaskan, tim yang dibentuk oleh Anies sendiri seharusnya membantu dalam masa transisi pembuatan kebijakan reklamasi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies tersebut. Ini menunjukkan jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sepakat melanjutkan reklamasi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, Anies tidak pernah menunjukkan sikap tegas terhadap reklamasi. Dan sekarang, mantan Rektor Paramadina itu memberikan titik cerah terhadap keberlanjutan pulau buatan tersebut.

Pemprov DKI telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan reklamasi. Pergub 58 Tahun 2018 itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 4 Juni 2018 lalu.

Disegel Anies, bagaimana nasib investasi properti di Pulau Reklamasi? Pada hari Kamis (7/6) siang, berbondong-bondong sekelompok mobil dan truk milik Pemerintah Provinsi DJI Jakarta melintasi jalanan di Pulau D, sebuah area yang merupakan hasil reklamasi Teluk Jakarta

Anies tugaskan 300 Satpol PP untuk segel bangunan di Pulau Reklamasi. Untuk menyegel bangunan di Pulau B dan D di area reklamasi Jakarta, gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengerahkan 300 Satpol PP.

Suasana proyek reklamasi Pulau D pasca disegel oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta menyegel 932 bangunan yang berdiri di Pulau D lantaran tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). 932 bangunan tersebut terdiri atas 409 rumah, 212 rumah kantor, dan 313 unit rukan serta rumah tinggal yang disatukan.

Jumlah bangunan yang disegel ada 932. Bangunan yang sudah selesai terdiri dari 409 Rumah, 212 rukan. Sementara yang belum selesai 313 jadi unit rukan dan rumah tinggal. Setelah ini, akan terus dipantau untuk memastikan tak ada lagi aktivitas di sana,

Dia akan membentuk badan khusus yang mengatur reklamasi. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta.

Total ada 932 unit bangunan yang disegel. Kali ini, penyegelan ini sekaligus menjadi tanda tempat ini steril. Sehingga pekerja termasuk alat berat harus segera keluar.