Revisi UU ITE

Pembahasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan melibatkan lintas komisi di DPR, tidak hanya Komisi I. Untuk itu diusulkan supaya dibentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas revisi UU ITE.

Ia dipidanakan atas pencemaran nama baik.

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah melaporkan dua akun Facebook ke Polda NTT. Anita melaporkan akun Facebook bernama Ardi Lenamah dan Vinsen Torena.

Laporan transparansi Google menyebutkan, sejak 2011, pemerintah Indonesia setidaknya telah mengajukan permintaan penghapusan konten sebanyak 257 ribu konten.

Presiden Joko Widodo(Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) amnesty untuk Saiful Mahdi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, Keppres tersebut diteken Jokowi pada Selasa (12/10).

Untuk diketahui Saiful Mahdi menjadi terpidana dijatuhi hukuman 3 bulan dan didenda Rp10 juta subsider kurungan 1 bulan. Kasusnya yaitu pencemaran nama baik dalam UU ITE. Ia mengkritik proses CPNS di kampus Unisyah tempatnya menjadi dosen.

Desakan terhadap Pemerintah dan DPR untuk menghapuskan sejumlah pasal karet dalam Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus disuarakan. Revisi UU ITE telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Penyampaian tidak setuju atau tidak suka kepada individu maupun kelompok masyarakat tertentu tidak dilarang. Asalkan tidak melakukan ujaran kebencian.

AJI menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) pedoman implementasi UU ITE bukan solusi atas polemik undang-undang tersebut.

Fokus pada pedoman UU ITE ini masih pada soal transmisi di antaranya mengenai pasal 27. Contohnya apabila seseorang mentransmisikan pesan lewat chat pribadi bisa dikriminalisasikan. Padahal, pesan itu bukan dimaksud untuk khayalak luas.

Kekurangan yang dimaksud dari sisi bahasa atau penggunaan kalimat. Kemudian, isi substansi pedoman UU ITE tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung resmi meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Dengan adanya pedoman itu, penegakan hukum terkait UU ITE dinilai tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat.

Hal tersebut kata dia bagian dari komitmen bersama dalam Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE dan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sugeng menjelaskan, norma hukum baru nanti akan coba dimasukan dalam saran revisi UU ITE. Langkah tersebut yang dapat dilakukan pihaknya untuk melengkapi UU ITE.

Dalam penandatanganan SKB tersebut membutuhkan waktu yang sesuai mulai dari Menkominfo, Kapolri hingga Jaksa Agung. Sehingga membutuhkan waktu yang tepat sesuai jadwal mereka.

Komisi I akan menyerap masukan dari masyarakat. Terutama terkait pasal-pasal yang berpotensi menjadi pasal karet.

Dia mengatakan, Pedoman Implementasi UU ITE bukan peraturan perundang-undangan, namun semacam buku saku dan pedoman teknis bagi para penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kominfo yang di dalamnya terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Mahfud juga membeberkan revisi dilakukan terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C.

Pemerintah memastikan tak mencabut UU ITE. Namun merevisi sejumlah pasal UU ITE.

Mahfud mengatakan bila ada seseorang yang menghina pribadi orang lain hanya dapat dilaporkan oleh pribadi korban atau kuasa hukum korban yang ditunjuk secara tertulis.