Ruang Digital

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong lulusan perguruan tinggi untuk menjadi agen perubahan dan pandu Literasi Digital, menjaga kualitas informasi di era post-truth serta mengimplementasikan PP Tunas.

Model promosi ini dinilai lebih sulit dikenali sebagai iklan dan berpotensi menjangkau anak serta remaja secara masif.

Komisi I DPR RI mendukung penuh Kemkomdigi dalam menegakkan Aturan PSE Wikipedia. Ultimatum telah diberikan, bagaimana masa depan akses pengetahuan publik di Indonesia?

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong transformasi layanan publik digital untuk optimalisasi akses masyarakat, dengan menyoroti keberhasilan layanan PANDAWA BPJS Kesehatan.

Forum Anak Natuna (FAN) menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) demi menjamin keamanan anak dari bahaya dunia maya.

PP Tunas resmi berlaku, menjadi langkah maju Komdigi dalam memperkuat perlindungan anak digital. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi orang tua untuk mendampingi anak secara bijak di era digital.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas diharapkan mampu memberikan perlindungan efektif bagi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko di ruang digital, memastikan masa depan mereka lebih aman.

Akademisi Unpatti dan Komdigi soroti pentingnya peran orang tua dalam mengawal kebijakan pembatasan usia media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi mencegah dampak negatif ruang digital.

Sharon menegaskan bahwa pemahaman terhadap ekosistem platform digital menjadi kebutuhan penting bagi jurnalis saat ini.

Psikolog anak dan keluarga Sani B. Hermawan menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, merupakan gebrakan pemerintah untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari berbagai risiko kejahatan di platform digital.

Pakar kebijakan publik Unsoed menilai kebijakan pembatasan medsos anak harus diiringi penyediaan fasilitas ramah anak agar implementasinya berjalan optimal di daerah dan melindungi anak dari dampak negatif.

Kebijakan pembatasan media sosial anak melalui PP Tunas membutuhkan dukungan lintas sektor agar implementasinya efektif, terutama di tingkat daerah, menurut akademisi Unsoed.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Anak-anak di Kalimantan Utara menyuarakan dukungan positif terhadap kebijakan pembatasan platform digital, menilai langkah pemerintah ini sangat bermanfaat untuk perlindungan dan tumbuh kembang mereka.

Wakil Menteri Kemenekraf Irene Umar tegaskan PP Tunas menjadi momentum penting untuk tingkatkan peran aktif orang tua dalam mendampingi anak di ruang digital, demi ekosistem digital yang sehat.

DPP BKPRMI menegaskan bahwa implementasi PP Tunas harus dibarengi dengan penguatan akhlak anak, sebab krisis moral menjadi tantangan utama di ruang digital yang perlu diatasi.

PKBI Lampung menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi anak di ruang digital, melengkapi kebijakan Perlindungan Anak Digital agar lebih komprehensif dan berbasis hak anak.

DPRD Palembang menyambut baik kebijakan pembatasan akun medsos anak usia di bawah 16 tahun yang mulai berlaku 28 Maret 2026, sebagai langkah Komdigi melindungi anak di ruang digital.

Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat literasi digital siswa santri di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan sebagai bagian dari implementasi PP TUNAS, guna mencetak generasi muda yang cakap digital, beretika, dan berkarakter.