Ruang Digital

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan kewajiban platform digital untuk menerapkan sistem verifikasi usia pengguna. Hal ini penting guna melindungi anak-anak dari konten negatif di ruang digital, sesuai dengan Peratura

Melalui kampanye ini, para pemangku kepentingan diajak untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang remaja.

Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi Blokir Grok sementara, menjadi negara pertama yang mengambil langkah tegas ini demi menjaga ruang digital yang aman dari konten deepfake pornografi.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas untuk membendung lonjakan kasus kekerasan anak di ruang digital yang mengkhawatirkan.

Nostalgia mulai dari lagu lama hingga visual era 1990–2000-an muncul sebagai respons kultural yang menawarkan rasa akrab, tenang, dan manusiawi.

BNPT berhasil menggagalkan 27 rencana serangan terorisme dari 2023 hingga September 2025, menunjukkan ancaman terorisme yang persisten dan adaptif di Indonesia.

Seiring dinamika tersebut, pengawasan ruang digital menjadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan, guna menjaga keamanan, tanggung jawab.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhasil menonaktifkan enam aplikasi Mata Elang yang terbukti menjual data nasabah pembiayaan, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data.

Platform X telah menuntaskan pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta kepada pemerintah Indonesia terkait keterlambatan moderasi konten pornografi, sebuah langkah kepatuhan penting.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan negara memiliki kewajiban untuk memastikan Perlindungan Hak Berekspresi Digital masyarakat, terutama di tengah dominasi ruang digital yang kian masif.

Kementerian Komdigi mengajak Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) aktif mengawal PP Tunas Perlindungan Anak, menciptakan ruang digital aman bagi generasi muda, dan membatasi akses konten berbahaya.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menekankan peran krusial mahasiswa sebagai Mahasiswa Penggerak HAM di era digital, kunci utama dalam menguatkan penegakan HAM di Indonesia.

Komdigi sudah menindak jutaan konten internet negatif selama periode 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2025.

Bawaslu RI fokus meningkatkan kemampuan pengawas pemilu untuk mengawasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Pemilu 2024, guna mencegah manipulasi dan memastikan integritas proses demokrasi.

Pemerintah serius melindungi anak-anak dari ancaman di ruang digital melalui PP Tunas. Menkomdigi Meutya Hafid menyebut regulasi ini bukti komitmen kuat negara terhadap perlindungan anak.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menyoroti pentingnya peran orang tua sebagai garda terdepan dalam upaya Perlindungan Anak di Ruang Digital dari ancaman siber yang kian nyata.

Menkomdigi Meutya Hafid mengajak orang tua aktif di Microsite PP Tunas, sebuah wadah pengetahuan untuk melindungi anak dari konten negatif di era digital yang kian masif.

Merdeka.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menangani lebih dari 3 juta konten negatif di ruang digital dalam setahun terakhir, dengan judi online menjadi kasus terbanyak. Simak detail penanganannya!

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menangani 3.943 konten DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) hanya dalam kurun waktu dua bulan. Apa pemicu lonjakan ini dan bagaimana Kemkomdigi melakukan penanganan?

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menegaskan bahwa medsos adalah jembatan akuntabilitas politik, bukan sekadar ruang berbagi. Ia aktif berinteraksi dengan warga di sana.