RUU Kesehatan

German juga mengatakan batang tubuh RUU Kesehatan telah menjelaskan terkait kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, kesehatan di sekolah. Namun, menurutnya kalimat tersebut hanya tertuju pada orang dewasa, bukan kepada anak-anak.

Pasal 42 RUU Kesehatan mengubah ketentuan aborsi yang semula enam minggu menjadi 14 minggu untuk korban pemerkosaan hingga kehamilan indikasi kedaruratan medis.

Dia katakan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga telah mengundang stakeholder termasuk organisasi profesi. Di mana pada Februari 2023 rancangan tersebut baru diserahkan yang kemudian dilakukan uji publik pada Maret.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah telah mengusulkan metode lain yang jauh lebih efektif dibandingkan mandatory spending.

Komisi IX DPR menggelar rapat tentang Rancangan Undang-Undang Kesehatan, Senin (19/6). Dalam rapat tersebut, ada dua fraksi yang tidak setuju dengan sejumlah poin dalam RUU Kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bersama (PKB), Nihayatul Wafiroh mendukung penuh pengaturan tembakau dan produk tembakau secara terpisah dengan produk narkotika, psikotropika, beserta zat adiktif lainnya.

Dengan ditetapkannya RUU Kesehatan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I itu, payung hukum yang bertujuan untuk menghadirkan transformasi layanan kesehatan itu dapat dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, seharusnya tenaga kesehatan mengutamakan pasien yang berada di puskesmas dan rumah sakit. Bukan malah demo.

Tuntutan yang dibawa para pendemo masih sama, yakni menolak RUU Kesehatan Omnibus Law.

RUU Kesehatan dinilai akan mematikan hajat hidup pelaku industri hasil tembakau, khususnya petani tembakau.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ikut dalam demo aksi damai menolak RUU Kesehatan Omnibus Law di kawasan Monas, Patung Kuda, Jakarta, Senin (8/5).

Selain memudahkan tenaga asing masuk Sumbar, bidan menilai RUU Kesehatan akan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Ribuan tenaga kesehatan yang tergabung ke dalam sejumlah organisasi profesi kesehatan melakukan aksi damai penolakan RUU Omnibus Law Kesehatan, peserta aksi menilai RUU tersebut terlalu terburu-buru dan belum mampu mengakomodasi masukan dari organisasi profesi.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaid menjamin akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap terlayani dengan baik di setiap daerah.

Waljid menilai jika RUU Kesehatan itu isinya tidak direvisi, maka akan berdampak pada jutaan buruh rokok di Indonesia.

DPR RI telah menyetujui RUU Kesehatan Omnibus Law yang menggabungkan 13 UU yang bersentuhan dengan soal kesehatan.

Sejumlah organisasi profesi kesehatan di Sulawesi Selatan (Sulsel) menuntut DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau Omnibus Law Kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel meminta agar pembahasan regulasi itu melibatkan organisasi profesi.

IDI mengingatkan Kemenkes soal kebebasan berpendapat yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Larangan ini tertuang dalam surat edaran Nomor: HK 01.01/D/4902/2023.

Ratusan Karangan Bunga Tolak RUU Kesehatan Penuhi Gedung DPR. Karangan bunga tersebut menjadi wujud kekecewaan kepada pemerintah dan DPR terkait RUU Kesehatan Omnibus Law. Mereka mendesak agar pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law segera dihentikan.