Sidang DKPP

Jumlah sanksi yang dikeluarkan DKPP dalam sidang pembacaan putusan kali ini sebanyak 33, terdiri atas 14 rehabilitasi, 5 peringatan, 8 peringatan keras, 1 pemberhentian dari jabatan ketua, 1 pemberhentian dari jabatan koordinator divisi, dan 4 pemberhentian tetap.

Evi Novida Ginting Malik tak terima dipecat dari jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Evi dipecat dalam sidang etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada, Rabu (18/3).

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta semua pihak menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan ini merupakan aduan dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 317-PKE-DKPP/X/2019 mengenai penetapan calon legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat asal Partai Gerindra, Hendri Makaluase.

Penyelenggara pemilu itu diadukan atas dugaan kode etik karena kasus kekurangan dan keterlambatan logistik saat pencoblosan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu III Ilham Saputra selaku Anggota KPU RI. Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan Putusan dari 16 perkara.

Menurut Ida pelanggaran kode etik, yang banyak dilakukan berkaitan dengan aspek profesionalisme prosedur penyelenggara pemilu.

Ketua majelis yang juga anggota DKPP Muhammad mengatakan, pihaknya akan mengkaji keterangan pengadu, teradu, pihak terkait, dan saksi yang disampaikan di persidangan.

Ketua KPU Palembang, Eftiyani, dilaporkan Rikky Yudistira karena pernah menjadi tim saksi salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel pada Pilgub Sumsel 2018.

Jalannya sidang pembacaan putusan ini, lanjut Bernard, dapat disaksikan langsung oleh masyarakat melalui live streaming Facebook DKPP: www.facebook.com/medsosdkpp/.

Usai menghadiri sidang perdana di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Arief mengatakan aduan tersebut bukan tidak mungkin akan berdampak pada rencana peraturan-peraturan di masa datang.

Dinilai lalai menindak parpol curi start kampanye, Bawaslu dilaporkan ke DKPP. Adapun dari 11 parpol yang dilaporkan IEW ke Bawaslu, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang terkesan ditindak paling tegas sementara partai kawakan lainnya tidak.

Selain itu, Djarot sudah menyampaikan kepada Sumarsono bahwa dirinya sudah datang lebih awal sebelum adanya orang KPU yang hadir.

Menurut Nur Hidayat, Sumarno telah menjelaskan alasan dirinya memasang foto profil aksi 212 pada persidangan. Menurut pengakuan Sumarno, dia hanya terkagum-kagum dengan aksi 212 yang mampu mengumpulkan banyak orang di Jakarta untuk melakukan doa bersama.

Jimly ke tim Ahok-Djarot: Apa banyak duit hingga sewa hotel sendiri? Akibat sewa kamar tanpa melapor ke KPU DKI, pasangan Ahok-Djarot walk out saat rapat pleno penetapan paslon pilgub DKI putaran dua. "Kenapa paslon nomor 2 menyewa kamar sendiri. Apa begitu banyak duitnya sehingga sewa hotel sendiri." kata Jimly.

Begini kronologi Ahok-Djarot walk out dari rapat pleno versi KPU DKI. Setelah duduk di kursi yang disediakan, tak lama Ahok dan Djarot pun meninggalkan ruangan acara. Melihat itu, ketua KPU pun langsung meminta acara segera dimulai.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu terkait Pulgub DKI Jakarta 2017. Dalam sidang tersebut pengadu dari Forum Alumni HMI Lintas Generasi, melaporkan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimah Susanti harus menjalani sidang pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keduanya diadukan karena menerima honor dari tim Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Syaiful Hidayat.

Valina sendiri masuk menjadi anggota DKPP berasal dari tokoh masyarakat yang diajukan oleh pemerintah.

Pengadu menilai KPU Humbang Hasundutan telah melanggar kode etik lantaran meloloskan dua pasangan dari satu partai.