Sidang DKPP

DKPP juga menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda kepada 20 penyelenggara pemilu.

Beredarnya isu soal putusan DKPP bakal pengaruhi MK hanya isapan jempol belaka.

Total, dua kali Husni Kamil dapat sanksi peringatan. Sementara komisioner yang lain hanya mendapat peringatan sekali.

"DKPP menganggap DPK dan DPKTb dapat dipandang sebagai sarana konstitusional," ujar anggota DKPP Anna Erliana.

Menurutnya, keputusan DKPP bersifat final.

"Mau bilang apa kalau sudah begini," celetuknya.

"Pertemuan yang tidak lebih dari saling menyapa dan tidak ada kaitan dengan pilpres."

Didi menilai, selayaknya Komisioner KPU diberi hukuman yang lebih keras berupa pemberhentian.

DKPP juga memberi apresiasi terhadap Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

KPU akan berkoordinasi dengan DPR untuk menerbitkan aturan tersebut.

"Putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat. Jadi itu bukan soal terima atau tidak terima," singkat Husni.

Ketua KPU Husni Kamil Manik diberi sanksi peringatan dalam dua putusan. Sementara 6 komisioner lainnya, mendapat 1 kali.

Sanksi peringatan keras dikeluarkan DKPP kepada Ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur.

KPU Halmahera tidak melakukan sosialisasi pelaksanaan PSU. Ketua dan anggota KPU dikenakan sanksi peringatan keras.

"Kami dalam posisi siap dan saya tidak merasa gugup," ujar Husni.

"Keputusan dilakukan bersamaan supaya tidak saling mempengaruhi," kata Jimly.

Sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan 21 Agustus.

Kuasa hukum Prabowo-Hatta menuding Harjono tidak independen saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan KPU di MK dan DKPP.

Saksi ahli mengambil kesimpulan soal sah tidaknya suatu tindakan hukum saat sidang DKPP.

"Dari dulu sudah dipraktikkan, sudah banyak pilkada gitu," kata Harjono.