Syarief Hasan

Selain Gatot, kata Syarief, Demokrat melihat Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sebagai nama-nama potensial.

Menurut Syarief Hasan, Koopsusgab dapat dibentuk sebelum Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme disahkan.

Syarief menuturkan, keberhasilan suatu pemerintahan hanya bisa diukur dari tingkat kemiskinan, kesejahteraan hingga pemasukan perkapita masyarakat. Menurutnya tolak ukur itu sudah berhasil dicapai oleh Presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyambut baik komunikasi intensif yang dilakukan antar Ketua Umum partai ini. Mardani menilai pertemuan akan menciptakan suasana yang kondusif dalam Pilpres.

Pertemuan itu rencananya akan membahas kondisi politik nasional saat ini hingga ke depannya. Namun Demokrat buru-buru menjelaskan bahwa pertemuan itu bukan untuk membentuk poros baru di koalisi Pilpres 2019.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Menko Polhukam Wiranto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi bagian penjajakan koalisi. Menurutnya, dialog itu bertujuan untuk mengetahui harapan dari partai-partai politik tentang pemerintahan ke depan.

Wiranto bertemu SBY, PDIP sebut ciri kepemimpinan Jokowi utamakan dialog. Menurut Hasto, kepemimpinan nasional harus dibangun dengan dialog dan semangat gotong royong. Tujuannya agar pemerintah dan elite partai bisa bersinergi menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan tertutup dengan Menko Polhukam Wiranto di rumah SBY, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pertemuan tersebut membahas isu politik ke depan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut pesawat kepresidenan merupakan salah satu fasilitas negara. Karenanya capres petahana tak boleh menggunakannya saat cuti kampanye.

Partai Demokrat akan memutuskan secara resmi capres atau cawapres yang akan diusung pada Juli 2018. Demokrat tidak ingin terburu-buru memutuskan. Apalagi pendaftaran baru dibuka pada Agustus 2018.

Syarief Hasan sebut pernyataan Sekjen PDIP ganggu penjajakan koalisi. Menurut dia, seharusnya PDI Perjuangan tidak dapat menyalahkan pemerintah mengenai persoalan kasus e-KTP.

SBY tur ke Jawa Barat demi menangkan Demokrat di Pilkada dan Pemilu. Syarief mengatakan tujuan SBY turun langsung ke daerah untuk memastikan gerak Demokrat menghadapi Pemilu 2019 semakin bagus. Apalagi juga akan segera dilaksanakan Pilkada.

Anggota Komisi I itu menegaskan sudah ada undang-undang yang mengatur soal cuti kampanye. Sehingga Jokowi wajib melakukan cuti.

Rapimnas hanya khusus membahas konsolidasi pemenangan di Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Sedangkan arah dukungan dan koalisi akan diputuskan sebelum Agustus 2018.

Partai Demokrat akan mengawal revisi UU Ormas yang baru disahkan dalam rapat paripurna Selasa (24/10) kemarin. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan akan menunggu draf revisi UU Ormas dari pemerintah untuk dimasukkan dalam prolegnas prioritas 2018.

Demokrat membantah perubahan sikap politik karena tawaran masuk ke koalisi partai pendukung pemerintah. Demokrat enggan bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah dan tetap ingin menjadi kubu penyeimbang.

Hari ini 20 Oktober 2017, tepat tiga tahun Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintah. Banyak program kerja mereka terutama di bidang infrastruktur yang mulai terlihat hasilnya. Namun, masih banyak janji kampanye yang belum berhasil diwujudkan.

Selain masalah kesenjangan sosial, Syarief mengingatkan agar Presiden Jokowi mengevaluasi lagi kekompakan para menteri Kabinet Kerja.

Partai Demokrat siap menampung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk berpolitik jika telah pensiun. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya bersedia menerima Gatot selama sesuai dengan platform Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, diskusi bertema tragedi 1965 dan komunisme dilarang dan tidak boleh digelar. Aturan itu sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).