Utut Adianto

Megawati memberikan arahan kepada anggota fraksi PDIP di seluruh Indonesia untuk memastikan diri terus bekerja keras turun ke rakyat.

"Dia tentu punya preferensi, punya timing yang pas," imbuhnya.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penunjukan kepala otorita kepada Jokowi.

Arteria sebelumnya meminta kepada Jaksa Agung mencopot Kajati yang rapat menggunakan bahasa Sunda saat di Raker DPR.

Utut menilai Mendagri memiliki alat untuk melihat rekam jejak calon penjabat kepala daerah yang akan direkrut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini bilang, isi survei tergantung bagaimana metodologi dan teknik pengambilan datanya. PDIP tak pusing melihat hasil survei pencapresan.

Utut mengaku, pindahnya Herman sebagai perjalanan karier. Menurutnya, hal tersebut penyegaran yang biasa dilakukan.

Sementara, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, PDIP satu-satunya partai memiliki golden ticket untuk Pilpres 2024.

Bila perintah Megawati sudah keluar, Bambang akan menertibkan seluruh barisan dan menjabarkan keinginan Megawati terkait Pilpres 2024.

Utut menegaskan Puan sebaiknya berkonsentrasi penuh untuk tugas sebagai Ketua DPR.

Utut menegaskan, Ganjar saat itu diberikan tugas oleh partai menjadi gubernur. Ganjar harus fokus menyelesaikan tugasnya.

Utut menuturkan, belum ada teguran terhadap Bambang Pacul terkait polemik persaingan tiket Pilpres 2024 antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Menurut Utut, boleh saja Puan sudah mulai berkeliling dianggap mengenalkan diri sebagai capres saat kunjungan kerja di daerah. Namun, ia mengatakan siapa yang akan diusung menunggu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

DPR mendukung ada duduk bersama antara pihak setelah insiden dialami KRI Nanggala 402. Utut menyarankan, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga Menkeu Sri Mulyani membahas peremajaan alutsista ini.

Rieke kerap kritis terhadap pembahasan UU Cipta Kerja ini. Rieke juga beberapa kali memberikan sejumlah usulan yang berpihak kepada buruh dan UMKM.

"Selain Omnibus juga ada RUU HIP pak Komjen Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham beliau pernah jadi kapolda dua kali tugas utamanya mengawal itu,"

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan, nama AKD sudah ada dan tinggal menyerahkan kepada pimpinan DPR. PDIP mendapatkan kursi Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV, Ketua Komisi V, Ketua Banggar, dan 11 Wakil Ketua. Utut enggan mendahului Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan AKD.

PDIP Daftarkan Pengurus Periode 2019-2024 ke Kemenkum HAM. Utut Adianto menjelaskan ada perbaikan AD/ART yang disertakan di dalam berkas perubahan itu. Hal itu akan menjadi pedoman kerja yang mengikat bagi semua kader PDIP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mengetahui isi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR. Menurut Jokowi hal tersebut adalah urusan DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu juga telah dibacakan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).