Utut Adianto

"Ya mestinya di masa-masa akhir periode DPR ini, kalau enggak ya ngapain diajukan sekarang," kata Arsul.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Desmond Mahesa menyebut beberapa hal yang bakal direvisi dalam UU KPK. Pertama, kewenangan penyadapan atas izin pengawas, kedua pembentukan dewan pengawas KPK, ketiga penambahan SP3 atau penghentian kasus di KPK, serta terkait pengumuman LHKPN.

Pembahasan RUU Pekerja Sosial tersebut sudah mencapai 9 bulan.

Dia pun belum menjelaskan kapan akan mengundang Baiq ke Istana. Sebab surat tersebut belum diterima langsung.

Wakil Ketua Komisi XI, Achmad Hafisz Tohir dalam laporannya pada Rapat Paripurna tersebut mengatakan proses uji kelayakan dan kepatutan telah dilakukan pada 1 Juli 2019.

DPR resmi menyetujui amnesti untuk Baiq Nuril dalam sidang paripurna Kamis (25/7). Pengesahan ini dilakukan usai Komisi III DPR menyetujui pertimbangan pemberian amnesti. Komisi III mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas bahwa Baiq Nurul adalah korban yang sebenarnya.

Sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019, PDIP memiliki peluang untuk menduduki kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Nama kader PDIP yang digadang-gadang menjadi calon potensial Ketua DPR adalah Puan Maharani.

Di tempat yang sama, anggota komisi XI Hendrawa Supratikno yakin calon anggota BPK kali ini akan profesional. Pasalnya, kegiatan di partai juga menuntut profesionalitas tinggi.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber setujui oleh 10 fraksi di DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7). Rapat itu dihadiri oleh 298 anggota dengan catatan 220 anggota tidak izin tugas kedewanan.

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 Selasa (19/3). Namun hanya sedikit anggota yang hadir dalam rapat kali ini.

Terdakwa Bupati Nonaktif Purbalingga, Tasdi mengaku mendapatkan uang Rp 100 juta dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk kepentingan partai dalam menghadapi perhelatan Pemilihan Gubernur 2018. Selain itu, juga mendapatkan honor dari berbagai instansi termasuk rumah sakit daerah dan tempat wisata.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak mengetahui adanya pemberian uang kepada Bupati Nonaktif Purbalingga, Tasdi untuk pemenangan dalam Pilgub Jawa Tengah 2018. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Politikus PDIP mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp 150 juta kepada Bupati Tasdi.

Kursi kosong paripurna DPR kembali tampak dalam penutupan masa persidangan II 2018-2019. Padahal, rapat ini adalah penutupan masa sidang DPR di tahun 2018 sebelum masa reses yang akan jatuh pada 14 Desember 2018.

Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto mengakui pernah memberikan Rp 150 juta kepada Bupati Purbalingga Nonaktif Tasdi. Tujuan pemberian uang itu untuk operasional partai terkait pemenangan dalam Pilgub Jateng 2018.

Wakil Ketua DPR Utut Adianto meminta ada penelusuran lebih lanjut dari kasus tercecernya satu karung e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur (8/12). Sebab kata dia, kasus e-KTP tercecer bukalah pertama kalinya terjadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjemput paksa Wakil Ketua DPR Utut Adianto, terkait sidang kasus gratifikasi senilai Rp 22 miliar yang menjerat Bupati Purbalingga Nonaktif Tasdi.

DPR telah menyepakati tata tertib (Tatib) perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Perubahan itu disepakati dalam rapat paripurna siang tadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).

Rancangan Undang-undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan telah disetujui menjadi Rancangan Undang-undang (RUU) Usul Inisiatif DPR. Hal itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/10).

Dalam dakwaan kasus suap dan gratifikasi proyek gedung Islamic center, Tasdi menyebut nama Utut. Selama menjabat sebagai Bupati, banyak kalangan pejabat termasuk Utut Adianto. Adapun aliran gratifikasi diberikan kepada kepala dinas serta Sekda Bupati Purbalingga.