UU IKN

Pemerintah Jokowi tengah mengebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Proyek IKN jadi salah satu proyek mercusuar Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang lengser tahun 2024.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder, beserta Head of Asia Pacific Kementerian Luar Negeri Swiss Heinrich Schallenberg berkunjung ke kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kalimantan Timur, Rabu (8/2). Pemerintah Swiss akan mengajak pengusahanya ke IKN untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama.

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menangkap empat orang pelaku kriminal DS, Sr, MM, dan KW, yang diduga terlibat kasus pencurian monitor alat berat yang digunakan pada proyek pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gempa di Kalimantan terbilang jarang terjadi. Namun, pembangunan IKN tetap menerapkan konsep bangunan yang tahan akan gempa dan bencana alam.

Foto Rumah Dinas Menteri di Ibu Kota Baru. Kementerian PUPR dengan penyedia jasa sudah melakukan penandatanganan kontrak pembangunan rumah jabatan Menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 7 Desember 2022 lalu. Rencananya di sana akan dibangun sebanyak 36 unit rumah jabatan menteri. Berikut penampakannya.

Belum genap setahun disahkan, pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Presiden Jokowi dikejar waktu memindahkan ibu kota ke Kalimantan sebelum lengser pada 2024.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan beberapa alasan pemerintah mengajukan revisi. Pertama, pemerintah ingin mendengar masukan masyarakat. Apalagi UU IKN beberapa kali digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap alasan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu direvisi. Pertama, pemerintah mendengar masukan-masukan dari civil society.

Suharso membantah pembuatan UU IKN tergesa-gesa. Dia berkata, lebih baik UU IKN direvisi sejak awal jika perlu ada yang diperbaiki.

DPR memberi dukungan agar realisasi pemindahan ibu kota terealisasi. Maka DPR menyetujui permintaan pemerintah untuk dilakukan revisi UU IKN.

DPR menunggu surat presiden dari pemerintah untuk membahas revisi UU IKN.

PKS menolak revisi UU IKN karena undang-undangnya saja belum dijalankan. Apalagi, sejak awal PKS menolak pemerintah memindahkan ibu kota di saat yang tidak tepat.

Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa mengatakan, sebelumnya NasDem belum bersikap karena butuh waktu mempelajari subtansi revisi UU IKN.

Yasonna menyebut, terdapat dua usulan dalam tambahan Rancangan Undang-Undang tersebut. Pertama, rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Jenderal bintang empat ini menyampaikan komitmen TNI AD dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam membangun IKN, melalui Kodam VI/MlW secara berkelanjutan.

Padahal Presiden Joko Widodo pada bulan ini berencana melakukan kunjungan ke IKN Nusantara dengan salah satu agenda groundbreaking Istana Negara.

Jokowi akan menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking gedung Istana Negara di IKN.

Meski sempat ditengahi hakim untuk tak melanjutkan pertanyaan tersebut, namun Juju merasa bila alasan Helena merasa tak terima dengan kata 'jin' harus dijelaskan. Terlebih, dia adalah sosok pelapor yang mempolisikan Edy.

Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota sudah dengan kalkulasi matang. Pasalnya, beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan populasi yang besar.

Jokowi mengatakan, adanya dua hal tersebut menunjukkan pembangunan dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dimulai.