UU IKN

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut tengah mengkaji pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru disahkan DPR dalam rapat paripurna hari ini. Para pakar, akan dilibatkan untuk menyusun arah pembangunan sekaligus sistem pemerintahan Jakarta jika status kekhususannya sebagai ibu kota dicabut.

Saat UU IKN mulai diberlakukan, maka selama proses pemindahan ibu kota, Peraturan Daerah (Perda) dianggap tidak berlaku.

Pengesahan RUU TPKS Jadi RUU Inisiatif DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani, bersama Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel, Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar mengesahkan RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang baru. Nantinya akan bernama Nusantara.

Pemerintahan IKN Nusantara dipimpin Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita. Keduanya dipilih dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Masa jabatan selama lima tahun. Dengan demikian, tidak ada pemilihan kepala daerah maupun legislatif daerah di IKN Nusantara.