UU IKN

PAN tidak mau mengusulkan nama kadernya sebagai calon kepala otorita IKN.

Calon Kepala Otorita IKN, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

Faldo menyebut, IKN adalah upaya untuk menjawab kebutuhan masa depan. Dia meminta IKN jangan dianggap Ibu kota akan pindah besok atau lusa.

UU IKN sudah lengkap sehingga dapat langsung diserahkan kepada pemerintah. Indra menjelaskan, UU IKN memiliki 11 bab dan 44 pasal.

Namun, hingga saat ini LMAN belum menerima penugasan khusus dari pemerintah atau Kementerian Keuangan dalam pembangunan IKN. Sebab, Undang-Undang IKN baru disahkan beberapa lalu.

Terkait nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negar, Saan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo menunjuk siapa yang paling pas.

Cak Imin menerangkan bahwa nantinya DPR RI akan menyiapkan ahli dan anggota yang jadi bagian dari proses pembuatan UU IKN saat dilakukan pengujian oleh MK.

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengesahan UU IKN terbilang supercepat. Hanya butuh 42 hari bagi DPR melakukan pembahasan sampai pengesahan UU IKN.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk melakukan perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara.

Saan menilai nama-nama calon Kepala Otorita IKN yang sudah beredar merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan memadai memimpin penyelenggaraan pemerintah.

Kekhususan Jakarta sebagai ibu kota negara akan dicabut saat Keputusan Presiden tentang tanggal pemindahan ibu kota keluar.

Perintah UU Ibu Kota Negara (IKN) mengharuskan perubahan terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (18/1/2022).

Berbagai pemindahtanganan aset milik negara dari ke Jakarta ke Ibu Kota Negara baru tersebut harus dilaporkan ke DPR.

Istana membantah pembahasan RUU IKN terburu-buru.

Proses sosialisasi dinilai penting untuk menghindari respons negatif di waktu yang akan datang.

Wantimpres juga meminta landasan hukum perpindahan IKN yang disiapkan harus mempertimbangkan banyak aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari adanya respons negatif.

Doli mengaku belum tahu siapa yang akan mengambil inisiatif untuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang kekhususan Jakarta.

Pada ayat (2) diatur waktu paling lama dua tahun sejak UU IKN diundangkan untuk dilakukan revisi terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.