UU Pemilu

Husain menggaris bawahi jika penggugat Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait pembatasan jabatan presiden dan wakilnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Partai Perindo. Perindo menggugat karena merasa hak konstitusionilnya dirugikan.

Partai Perindo mengugat masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu mempersoalkan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode.

Meskipun, kata AHY, ada yang berpandangan bahwa kalau masih bagus harus dilanjutkan, namun, harus percaya akan adanya regenerasi.

Bila merunut jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait pencalonan presiden dan wakil presiden sedianya ditutup pada pertengahan Agustus 2018. Karenanya, MK harus memutus perkara gugatan maksimal menjelang awal Agustus 2018.

Sebelumnya pasal 222 dalam UU Pemilu pernah digugat oleh sejumlah partai di antaranya PSI dan Partai Idaman. Namun MK menolak gugatan tersebut. Kini para penggugat menggunakan dalil lain yang diyakini mampu membatalkan pasal ambang batas presiden tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan untuk menafsirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2019. Adapun yang diuji adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i.

MK menolak gugatan untuk menafsirkan Wapres JK bisa maju lagi di Pemilihan Presiden 2019. Adapun yang diuji adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i, dimana menguji frasa Presiden atau wapres serta frasa selama selama 2 kali masa jabatan, dalam jabatan yang sama.

PSI gugat Pasal tentang citra diri di UU Pemilu ke MK. Juru bicara PSI bidang Hukum Rian Ernest, mengatakan, untuk Pasal 275 Ayat 2, pihaknya mempertanyakan makna citra diri yang termuat dalam pasal tersebut. Pasal itu membuat PSI sempat terlibat perseteruan dengan Bawaslu.

Golkar minta publik sabar soal uji materi masa jabatan presiden dan Wapres. Dia mengatakan dalam pasal 7 UUD 1945 itu tertulis Presiden atau Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kecil kemungkinan MK kabulkan uji materi masa jabatan presiden dan Wapres. Sekretaris Majelis Etik Partai Golkar Rully Chairul Azwar menilai kecil kemungkinan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Dalam persidangan, salah satu kuasa hukumnya, Dorel Armil, menyampaikan, pemohon I, yakni Muhammad Hafidz, memiliki legal standing, karena berpartisipasi memenangkan Jusuf Kalla atau JK sebagai Cawapres periode 2014.

Jumlah partai yang lebih sedikit akan mengurangi potensi konflik di masyarakat. Dengan terbatasnya jumlah partai maka akan mudah menerapkan demokrasi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmadi Riansyah mengingat pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2019. Pemilu adalah salah satu pilar Demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat.

Menurutnya, MK melihat pelanggaran yang dilakukan sehingga menyebabkan adanya selisih suara dalam memproses sengketa Pemilu. Prasetyo menyebut hal tersebut sebenarnya yang diinginkan masyarakat.

NasDem bidik swing voters di Pemilu 2019. Swing vote di Indonesia, kata Taufiq, dalam Pemilu 2014 cukup tinggi dan lebih berpotensi untuk diraih suaranya. Di Pemilu sebelumnya, partai besutan Surya Paloh itu mencapai meraih suara sekitar enam persen yang rata-rata berasal dari suara swing voters.

KPU sepakat untuk melakukan revisi pada Peraturan KPU (PKPU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya tentang verifikasi faktual partai politik di pasal 173. Revisi dilakukan pada PKPU Nomor 7 dan Nomor 11 Tahun 2017.

Rapat verifikasi faktual di Komisi II berlangsung alot. Rapat lobi dilakukan dengan fraksi-fraksi untuk menyusun perubahan Peraturan KPU (PKPU) menyesuaikan dengan proses verifikasi faktual. Namun hingga kini mereka belum menemukan kata sepakat.

Ikuti keputusan MK, PKS siap hadapi verifikasi faktual KPU. Meski demikian, Hidayat menilai keputusan MK yang memutuskan ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20-25 persen suara nasional tidak memenuhi keadilan bagi semua partai. Putusan itu membuat partai-partai baru tidak bisa mencalonkan kader menjadi capres.

Dalam rapat, mereka sepakat akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7 Tahun 2017 khususnya verifikasi faktual partai politik diterapkan pada pemilu 2019 mendatang.

JK menyarankan, KPU bekerja efisien saja dalam melakukan verifikasi faktual parpol.