Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengapresiasi kepemimpinan Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. Hal ini berdampak baik terdapat percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat kekebalan kelompok atau herd immunity dapat tercapai.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memuji kepemimpinan Presiden Jokowi menjaga perekonomian nasional melalui kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah.

Wimboh pun bersyukur, ekonomi Indonesia sekarang sudah lebih bagus. Itu berhasil dicapai berkat upaya dalam mempercepat program vaksinasi, plus vaksin booster dosis ketiga.

Pemerintah tengah bersiap melakukan transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi. Perubahan ini terjadi bukan hanya dilihat dari sisi kesehatan saja, namun juga faktor ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan perbankan di Indonesia dilarang melayani transaksi kripto. Ini sesuai dalam UU Perbankan pasal 6 menegaskan tugas dan fungsi perbankan tidak boleh memperjual-belikan saham dan aset komoditi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mencatat, potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim mencapai Rp115 triliun. Nilai kerugian ini bersumber dari kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK), Wimboh Santoso mengatakan, memasuki 2022 sektor keuangan telah membaik setelah diterpa pandemi Covid-19. Saat ini semua kebijakan yang diberikan telah berjalan dengan baik dalam mendukung proses pemulihan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi nasional sepanjang 2021 tumbuh 3,69 persen. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK), Wimboh Santoso menilai, pertumbuhan tersebut menjadi awal yang baik untuk mengembalikan perekonomian ke level sebelum terjadinya pandemi.

Luhut menekankan agar OJK dapat lebih memperkuat soliditas teamwork dan mampu menyelesaikan secara holistik berbagai permasalahan karena peran lembaga tersebut sangat besar dalam mengawasi sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa masih terdapat segudang tantangan harus dihadapi Indonesia di tahun ini atau 2022.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp363,3 triliun terdiri dari 194 emiten selama 2021. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan posisi 2020 yang hanya tercatat Rp118 triliun.

Untuk mendapatkan akses pembiayaan, menurut Wimboh, kelompok UMKM dapat melapor ke TPAKD yang tersebar di daerah maupun langsung ke OJK di Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah startup atau perusahaan rintisan di Indonesia saat ini sebanyak 2.319. Jumlah tersebut terdapat delapan perusahaan unicorn dan satu decacorn. Potensi transaksi digital di Tanah Air sangat luar biasa, yakni diperkirakan sebesar USD124 miliar pada 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, restrukturisasi kredit perbankan secara grafik terus mengalami penurunan. Kendati begitu, sektor perbankan diminta untuk tetap membentuk cadangan dana.

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya melindungi masyarakat dari jerat pinjaman online (pinjol) ilegal yang tengah marak. Sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu terakhir.

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk menindak tegas pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian meresahkan masyarakat. Antara lain dengan terus melakukan pemblokiran terhadap pinjol ilegal.

Dia mengatakan OJK bersama Kapolri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri UMKM telah memiliki kesepakatan untuk memberantas semua pinjol yang ilegal. Salah satunya, dengan menutup platform pinjol ilegal.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta perusahaan pinjaman online (pinjol) legal dapat memberikan suku bunga yang lebih murah dan memperbaiki cara penagihan ke nasabah.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengungkapkan, seluruh pinjaman online harus terdaftar di asosiasi financial technology (fintech). Dia menyebut, sampai saat ini sudah ada 107 pinjol yang tergabung dalam asosiasi fintech.

Pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kepolisian RI (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan para pihak terkait lainnya, untuk menutup perusahaan pinjaman online (online) ilegal atau tidak terdaftar.