Wimboh Santoso

Selain itu, titik terang adanya pemulihan ekonomi nasional juga tercermin dari perbaikan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia di November yang kembali menembus level 50.

Wimboh mencatat, total realisasi program restrukturisasi kredit di perbankan saat ini telah mencapai Rp934 triliun. Namun, dia tidak merinci secara detail terkait jumlah debitur penerima maupun nilai yang diberikan terhadap UMKM.

OJK menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) TPAKD dengan tema Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Daerah untuk Indonesia Maju. Rakornas ini dilakukan untuk meningkatkan literasi, edukasi, akses penyimpanan uang, akses pembayaran hingga akses pembiayaan masyarakat di daerah.

Tak hanya pertumbuhan kredit, Noan Performing Loan (NPL) atau kredit macet BPD juga tetap terjaga di angka 3,09 persen. Angka ini lebih rendah dari NPL perbankan secara nasional. Padahal secara nasional banyak indikator perbankan yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Sebagai contoh, dia menyebutkan ada calon nasabah mengira produk yang ditawarkan oleh jasa keuangan adalah produk bank, sehingga tertarik untuk membeli. Namun, ternyata produk tersebut adalah asuransi unitlink yang menggabungkan layanan proteksi dengan investasi.

Tanda perbaikan terlihat dari mulai perbaikan PDB Indonesia yang tumbuh di kuartal III tahun 2020 dan Indikator Purchasing Manager Index (PMI) juga mengalami peningkatan pada Oktober 2020 dari 47,2 ke 47,8.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, ekonomi Indonesia lebih resilient dalam menghadapi dampak pandemi karena memiliki kekuatan di sektor domestik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan regulasi hingga roadmap pengawasan industri perbankan, non bank hingga asuransi dalam satu master plan agar layanan yang diberikan kepada masyarakat bisa aman dan nyaman.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjelaskan latar belakang dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Pembentukan OJK dilakukan pada tahun 2011 berlandaskan Undang-Undang serta gagasan bahwa pengawasan sektor keuangan Indonesia harus menjadi satu dan terintegrasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan sepenuhnya kasus hilangnya dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk kepada penegak hukum. Sejauh ini kedua belah pihak baik Maybank maupun Winda D Lunardi selaku nasabah telah melaporkan kasus ini ke kepolisian.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, banyaknya populasi penduduk Indonesia turut membantu akselerasi keuangan digital, termasuk perbankan dan pembiayaan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menyebut bahwa akselerasi digital dalam sektor keuangan Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Setidaknya, Indonesia mempunyai beberapa posisi menguntungkan dibandingkan negara lain.

Kata Tauhid, rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) relatif baik, namun rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) justru menurun akibat meningkatnya DPK dan penurunan kredit. Menurutnya jika sektor keuangan masih goyah maka akan terpuruk dalam jangka pendek ini.

Dia sangat optimis karena program restrukturisasi seperti yang diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 berjalan dengan baik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menilai sistem ekonomi dan keuangan berbasis syariah sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia. Menurut dia, saat ini merupakan momentum bagi Indonesia agar sistem syariah menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ketahanan sektor jasa keuangan masih dalam kondisi baik dan terkendali di tengah pandemi Covid-19. Itu ditunjukan dengan permodalan dan likuiditas memadai serta profil risiko yang masih terjaga.

Seperti diketahui, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menerima penempatan titipan dana tahap kedua dengan nilai total sebesar Rp17,5 triliun. Di mana sebelumnya pemerintah telah menitipkan dana pada Himbara pada 25 Juni lalu senilai Rp30 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menilai, transformasi digital kini menjadi suatu keharusan bagi seluruh lembaga keuangan dalam negeri. Mengingat telat sedikit saja memasuki ekosistem digital bisa berujung pada gagal bersaing di industri keuangan.

Wimboh mengatakan, pemanfaatan digitalisasi yang kian membaik di berbagai lembaga keuangan dalam negeri sangat mempengaruhi percepatan realisasi bansos. Mengingat kian mudahnya proses pengumpulan dan verifikasi data masyarakat calon penerimaan manfaat bansos.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan penambahan jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi baik kredit maupun pembiayaan sudah tidak lagi menunjukkan tren kenaikan bahkan kini cenderung mendatar.