Yasonna Laoly

JK mengatakan, pemerintah kemungkinan akan melakukan pembicaraan dengan DPR minggu depan.

Apakah Yasonna takut ke DPR akibat sejumlah fraksi di Koalisi Merah Putih telah mengajukan usulan hak angket kepadanya?

NasDem tegas menolak diajukannya hak angket kepada Menkum HAM karena tak berdampak luas bagi masyarakat.

"Ada kecenderungan orang malas membaca berita secara utuh," kata Yusril.

Keputusan Yasonna soal dualisme kepengurusan Golkar dan PPP telah telah merambat ke ranah politik dan sosial.

"Kalau kubu Munas Bali dan Munas Ancol disandingkan, maka tidak sejajar," kata Idrus.

Menkum HAM Yasonna Laoly telah menerbitkan SK sejak kemarin.

Jika pada Selasa depan masih saja tidak berkenan hadir, maka sidang tetap akan dilaksanakan meski tanpa tergugat 1.

"Kami tidak ikut karena ini sudah masuk ranah internal partai. Kami yakin tidak akan ada kader kami yang ikut."

Idrus menjelaskan, pihaknya menggugat proses-proses yang tampaknya penuh manipulasi.

"Pelaku korupsi itu memang ada yang merupakan pelaku utama, tapi ada juga pelaku yang cuma terseret saja," kata Arsul.

"Karena kan kami tahu Yasonna itu dari PDIP, dan mungkin saja itu ada kaitannya dan punya kepentingan," kata Emerson.

BNPT mencatat ada sekitar 25 napi yang masih radikal antara lain Abu Bakar Ba'asyir, Urwah, dan Maman.

"Kami menganggap telah terjadi kesewenang-wenangan menteri dalam mengambil keputusan dua partai tersebut."

"Laoly bertindak sebagai petugas partai bukan menteri," kata Bamsoet.

Belum diketahui siapa dalang penyegelan itu. Pengurus setempat meminta kader Golkar menahan diri.

Fahri menuding ada yang menginginkan PAN terpecah seperti yang dialami Golkar dan PPP.

Fahri membandingkan kinerja Yasonna dengan Yusril saat menjadi menteri kehakiman di era Presiden Gus Dur.

Kubu Ical pun bereaksi keras atas penerbitan SK Menkum HAM ini. Mereka tetap pada pendirian awal tidak mau mengakuinya.

Keputusan Menkumham Yasonna Loly adalah salah satu bentuk 'abuse of power'.