Yasonna Laoly

Sikap Muladi yang meminta kader Golkar menghormati putusan Menkum HAM dinilai tidak konsisten.

Kubu Agung Laksono siap meladeni gugatan yang diajukan kubu Ical.

Pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi dinilai Johan Budi adalah langkah mundur karena tidak ada efek jera.

"Kalau ada remisi khawatir mengurangi efek jera dan rasa takut, pasti koruptor tepuk tangan itu," kata Abdee.

"Mari kita sadar, pimpinan sekarang sudah berubah, Anda harus taat hukum," kata Leo Nababan.

Menteri Yasonna tidak mau ada diskriminasi dalam aturan terhadap warga binaan, apapun kasusnya.

Seorang pengikut, @hariadhi, berkicau: "Twitwar sekarang udah level mimin partai :))"

Yasonna menilai KMP berlebihan berencana mengajukan Hak Angket untuk dirinya.

Seharusnya, para terpidana korupsi yang telah terbukti bersalah itu juga harus dicabut hak politiknya.

"Itu kan bukan terkait narkoba, lain urusannya," kata Yasonna.

"Jika itu diabaikan maka ada kemunduran dalam pemberantasan korupsi terutama dalam kaitan efek jera," terang Johan.

"Keputusan yang diambil pasti sesuai dengan undang-undang itu sendiri," kata Hasto.

"Harus dipastikan koruptornya dihukum seumur hidup, hartanya diambil untuk kemudian dikembalikan seutuh-utuhnya."

"Silakan saja, tapi dasar legalitasnya kan sudah tidak ada," kata Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga.

Hasto minta partai-partai menyelesaikan masalah internal tak melebar ke mana-mana.

"Ketua Mahkamah Parpol Muladi tidak ambil keputusan yang memenangkan satu pihak," kata Idrus.

"Saya kan cuma outsourcing di PDI Perjuangan. Kapan di-hire kapan dipecat. Anytime," kata Effendi.

Akbar Tandjung menilai putusan Menkum HAM belum final dan hanya sebuah kesimpulan saja.

"Dari mulai hari pertama dia menjabat lebih banyak keputusannya politik ketimbang hukum," ujar Fadli Zon.

"Berdasar sidang keputusan mahkamah partai, tak ada 1 diktum yang menyebut Kubu Agung sah," kata Akbar.